hero
(ANTARA/Ahmad Subaidi)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

11 Juli 2018, 15:05 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengaku telah meminta bertemu dengan pengurus Partai Demokrat untuk menjelaskan perihal dukungannya kepada Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang. Sayangnya, pertemuan tersebut belum bisa terwujud hingga hari ini. 

“Sebenernya saya juga sudah cukup lama meminta waktu bertemu dengan bapak ketum (Susilo Bambang Yudhoyono), tapi mungkin karena beliau banyak kesibukan yang lain sehingga sampai sekarang belum diberi waktu atau belum ada kesempatan,” ujar TGB kepada NET seusai diskusi ekonomi di Aula ICMI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Gubernur NTB Zainul Majdi usai diskusi ekonomi di Aula ICMI, Jakarta Pusat. (NET/Ginanjar Hanggarawan)

TGB yang masih tercatat sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengaku telah siap menerima konsekuensi apapun akibat pilihan politiknya tersebut, termasuk kemungkinan adanya sanksi dari partai kepada dirinya.

“Saya enggak tahu masalah sanksi ya, karena pada malam hari setelah pertemuan di majelis tinggi, yang saya tidak diundang itu, disampaikan oleh bapak Amir Syamsuddin bahwa tidak ada sanksi apapun. Jadi itu yang disampaikan kepada saya,” ujar TGB merujuk pada Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 9 Juli 2018 lalu. 

“Kalau ada pernyataan dari pimpinan yang lain yang bertentangan dengan apa yang disampaikan kepada saya jangan ditanya kepada saya. Ditanya ke yang keluarkan statement,” lanjut Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) cabang Indonesia ini. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kiri) saat menghadiri Rembuk Desa Pencegahan Stunting di Lombok Tengah, Kamis 5 Juli 2018. (ANTARA/Ahmad Subaidi)

Rencananya Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat akan memanggil Gubernur NTB dua periode tersebut. Pilihannya untuk mendeklarasikan dukungan kepada  Joko Widodo dianggap menyalahi kode etik partai. Pasalnya hingga saat ini Partai Demokrat belum menentukan sikap arah dukungan untuk Pilpres 2019.

“Selama kita memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan kita terhadap nilai, kemudian ada objektivitas yang saya lihat manfaat dan mudharat besar seperti apa, kalau kita sudah putuskan sesuatu berdasarkan itu, ya kita harus siap saja apapun resikonya,” ujar suami Erica Majdi ini.

BACA JUGA:
Demokrat: Dukungan TGB kepada Jokowi Bukan Sikap Partai
SBY: Saat Ini Demokrat Tidak Punya Capres
Ngabalin Sebut Amien Rais "Mencederai" Tuan Guru Bajang

TGB menegaskan bahwa dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili pihak manapun. TGB juga menyatakan keputusan ini diambil demi keberlanjutan pembangunan yang ia nilai telah berjalan baik.

“Saya tetap pada posisi saya, keputusan saya untuk mendukung Bapak Jokowi. Kalau ada risiko atas pilihan itu ya saya akan hadapi,” pungkas TGB.

GINANJAR HANGGARAWAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments