hero
(NET/Nasruddin Zaelany)

EDITOR : FEBRY ARIFMAWAN

19 April 2018, 13:15 WIB

SULAWESI SELATAN, INDONESIA

Beberapa dinas dan instansi diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantaeng dan Kantor Kementrian Agama setempat, menggelar rapat kordinasi Kamis pagi. Rapat ini membahas kontroversi pernikahan dua pelajar SMP di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Bagaimana para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Kementerian agama menyikapi kontroversi ini? Berikut point-point rangkumannya: 

1Asal Sesuai UU, KUA akan Menikahkan

Awalnya pasangan muda Syamsuddin (15 tahun) dan Fitra (14 tahun) akan menikah namun ditolak Kantor Urusan Agama (KUA). Selain karena tidak memiliki KTP, keduanya dinilai belum cukup umur untuk dinikahkan sesuai Undang-undang.

Kedua orang tua mereka lalu mengajukan sidang dispensasi berdasarkan surat penolakan tertulis yang di terima dari KUA. Dispensasi itu pun dikabulkan pengadilan dengan pertimbangan sosiologis dan adat budaya yang berlaku di Bantaeng. 

Kini, Syamsuddin dan Fitra tinggal menanti hari yang mereka idam-idamkan. Syarat pernikahan mereka tinggal menunggu tanda tangan camat Bantaeng di surat dispensasi. Jika sudah diteken oleh camat, maka KUA akan menikahkan keduanya. 

Menurut Kementrian Agama Kabupaten Bantaeng, dispensasi nikah diatur Undang-undang Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak ada alasan bagi pihaknya untuk menolak. 

Rapat di Pemkab Bantaeng menyikapi kontroversi pernikahan dini. (NET)

“Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada alasan bagi kami, khususnya di KUA untuk tidak melayani masyarakat kita yang butuh pelayanan karena pada prinsipnya kami ini pelayan masyarakat,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Yunus Tahir.  

“Selama masyarakat kita berdasarkan peraturan perundang-undangan memenuhi syarat ketentuan untuk dilayani, maka wajib hukumnya bagi kami untuk memberikan layanan sehingga kami mencoba mendaftarkannya,” lanjut Yunus Tahir.  

2Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini ke Masyarakat

Pernikahan Syamsuddin dan Fitra semakin ramai dibicarakan oleh publik. Tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu sorotan tajam. Oleh karena itu Pemkab Bantaeng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berjanji akan mengaktifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dan bahaya menikah di usia dini. 

Syamsuddin dan Fitra, bocah SMP Bantaeng yang akan menikah. (NET/Nasruddin Zaelany)

 

3Memfasilitasi Kedua Bocah Agar Tetap Sekolah

Rapat dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantaeng. Mereka mengaku telah melakukan pendampingan pada Syamsudin dan Fitra serta keluarganya. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantaeng, Syamsulniar (NET/Nasrudin Zaelany)

“Kami mendengar apa keinginannya dan apa keluhannya selama ini sehingga kami memfasiltasi,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantaeng, Syamsulniar usai rapat.

“Mereka masih ingin sekolah, kami koordinasi ke Dinas Pendidikan supaya difasilitasi bagaimana mereka tetap bersekolah nantinya,” lanjut Syamsulniar.

4Dinas Kesehatan Diminta untuk Memantau Kedua Bocah

Dinas PPA Bantaeng juga telah berbicara dengan Fitra. Mereka telah mendengarkan pendapat calon ibu muda ini. 
 

Pasangan Syamsuddin dan Fitra. (NET/Nasrudin Zaelany)

“Ibu saya belum mau hamil karena keadaan saya belum siap," ujar Syamsulniar menceritakan kecemasan Fitra saat berumah tangga nanti. Dinas PPA pun menyiapkan solusinya.

“Kami fasilitasi dengan dinas kesehatan untuk tetap memantau anak tersebut, sampai betul-betul matang baru bisa hamil,” lanjut Syamsulniar.

NASRUDDIN ZAELANY

3

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments