hero
Ilustrasi undang-undang. (ANTARA)

EDITOR : REZA ADITYA

13 Februari 2018, 16:40 WIB

INDONESIA

Hasil perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD disingkat UU MD3 menuai polemik. Sebagian besar kalangan menyikapi adanya pasal yang mengancam pengkritik anggota DPR bisa dipidana.

Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Almas Sjarfina mengatakan adanya pasal tersebut merupakan bukti bahwa anggota parlemen antikritik. DPR dianggap melawan semangat demokrasi.

Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Almas Sjafrina. (NET)

 

BACA JUGA:

"Mereka (DPR) ternyata keberatan selama ini dikritik oleh masyarakat," kata Almas, di kantornya, Selasa, 13 Februari 2018.  Almas menilai DPR merupakan lembaga representasi rakyat.

"Sehingga masyarakat  mempunyai hak untuk menilai kerja-kerja di DPR," ujar dia. "Apakah penilaiannya negatif atau positif. Sebenarnya tergantung bagaimana kinerja DPR itu sendiri."

Senada dengan Almas, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga menyikapi serius adanya pasal pemidanaan terhadap pengkritik DPR.  Koordinator Formappi Sebastian Salang mengatakan pasal itu menyesakkan napas demokrasi.

Koordinator Formappi Sebastian Salang. (NET)

 

"Ini berbahaya dengan perkembangan demokrasi, aspirasi jadi napas demokrasi," ujar Sebastian. "Kalau partisipasi terkait kinerja diberangus dan dikriminalkan, dan pasal yang dibuat DPR adalah pasal sapu jagat untuk lindungi mereka semua. Ini kemunduran."

Menanggapi banyak pertentangan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara. Politikus Gerindra itu menekankan institusinya tetap menerima kritikan dari pihak manapun.

Menurut dia, substansi Pasal 122 huruf k itu bukan membatasi kritik. Tetapi, kata Fadli, pasal itu ditujukan bagi para pihak yang ingin merendahkan atau menghina kehormatan DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (NET)

 

"Kalau terkait dengan kritikan, masukan, kritik sekeras apapun itu tidak ada masalah," kata Fadli. "Saya kira anggota DPR harus punya daya tahan untuk menerima kritik. Jadi bukan memagari dari hal itu."

Fadli juga mempersilakan kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil perubahan UU MD3 itu mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.  "Ini adalah hasil yang maksimal sementara yang telah diputuskan. Langkah lain bisa saja judical review."

DINA GURNING | NOVITA SARI | LARAS PUSPITORINI

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments