hero
Gubernur Jambi Zumi Zola. (NET)

EDITOR : REZA ADITYA

3 Februari 2018, 15:00 WIB

JAMBI, INDONESIA

Gubernur Jambi Zumi Zola meminta maaf kepada konstituenya atas kasus korupsi yang menjeratnya. Zumi berjanji akan mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi secara kooperatif.

"Jika dalam proses ini ada masyarakat atau pihak yang merasa terganggu, prihatin, sedih dan lainnya saya mohon maaf," kata Zumi, di Jambi, Sabtu, 3 Februari 2018.  "Dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan kuasa hukum."

Gubernur Jambi Zumi Zola yang masih menjalani aktivitasnya pascaditetapkan tersangka, Sabtu, 3 Januari 2018. (ANTARA)

 

BACA JUGA:

Zumi mengatakan untuk saat ini dia tak ingin ambil pusing. "Saya berfikir positif. Dan soal Rp 6 miliar, nanti ada sidangnya, jangan kalau-kalau ya asas praduga tak bersalah."

Mantan pesineron itu juga berjanji dalam waktu dekat akan memberikan keterangan sedetail-detailnya kepada media dan masyarakat terkait kasus itu. "Saya menghormati dan tunduk pada proses hukum yang sedang dijalankan KPK."

Zumi mengatakan selama Kementerian Dalam Negeri belum menonaktifkannya, dia masih menjalankan tugas pemerintahan Provinsi Jambi. Dia akan menghabiskan sisa jabatannya sebelum dibui.

Gubernur Jambi Zumi Zola memberikan keterangan terkait kasus korupsi yang menjeratnya, Sabtu, 3 Februari 2018. (NET)

 

Sebelumnya, KPK menetapkan Zumi Zola  tersangka kasus korupsi. Pria kelahiran 31 Maret 1980 itu disangka menerima hadiah atau janji terkait beberapa proyek di Jambi.

Kasus yang menjerat Zumi merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi pada November 2017. Pada saat itu, KPK menangkap empat orang yang diyakini sedang melakukan transaksi suap.

Mereka yang dicokok adalah anggota DPRD Jambi Supriyono; Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik; Plt Kadis PUPR Jambi Arfan; dan Asisten III Bidang Administrasi ata‎u bagian umum Pemprov Jambi, Saifudin. 

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menemukan duit senilai Rp 4,7 miliar. Duit itu diyakini akan diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memuluskan proses pengesahan APBD. 

BIMA PRATAMA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments