hero
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) dan Saut Situmorang menjawab pertanyaan dari komunitas anti korupsi di Gedung KPK, Senin, 13 November 2017. (ANTARA)

EDITOR : REZA ADITYA

14 November 2017, 11:05 WIB

INDONESIA

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan pemeriksaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tak harus meminta izin dari Presiden Joko Widodo. KPK, dia, bisa memeriksa Setya kapanpun.

"Tidak ada sama sekali, KPK tidak harus izin," ujar Laode, di kantornya, Senin, 13 November 2017. "Baca saja aturannya dan itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi."

BACA JUGA:
Izin Presiden Jadi Alasan Setya Novanto Mangkir dari KPK
Setya Novanto dan Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Setya mangkir saat dipanggil Komisi pada Senin kemarin. Ketua Umum Partai Golkar itu sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Utama PT Quadra Solution dalam kasus korupsi e-KTP.

Ini merupakan kali ketiga Setya mangkir ketika dipanggil Komisi. Pemanggilan pertama, yaitu pada 30 Oktober 2017, politikus Partai Beringin itu tidak hadir dengan alasan sakit. Selanjutnya, pada 6 November 2017 dengan alasan yang sama.

Kemarin, Setya tak hadir karena sedang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengunjungi daerah pemilihannya. Tim kuasa hukumnya ngotot bahwa Komisi harus meminta izin Presiden jika ingin memeriksa kliennya.

Aturan pemeriksaan anggota Dewan yang harus izin Presiden bermula pada tahun 2015. Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi mengalihkan ketentuan izin pemeriksaan anggota DPR di Pasal 245 ayat (1) UU tentang MPR, DPR, DPD. dan DPRD (UU MD3).

Pasal 245 ayat (1) isinya sebelum diubah adalah mensyaratkan penyidik izin ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR (MKD) bila ingin memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindakan pidana. 

Syarat itu kemudian digugat Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana yang menganggap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memberikan pengeksklusifan kepada anggota Dewan. Mahkamah bukannya menghapus ketentuan izin dalam pasal itu.

Tapi, mengalihkan kewajiban penyidik harus meminta izin ke Presiden jika ingin memeriksa anggota Dewan. Inilah yang kemudian dijadikan peluru tim kuasa hukum Setya ogah diperiksa KPK.

ALGADRI MUHAMMAD

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments