hero

EDITOR : ALFIAN SYAFRIL

17 September 2017, 15:00 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KA KBUI) mengingatkan Nawacita Presiden Joko Widodo untuk menjamin penyelesaian masalah kemanusiaan di masa lalu dengan cara damai dan bermartabat. KA KBUI juga mempertanyakan keseriusan pemerintah Joko Widodo untuk menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang belum selesai seperti reformasi di tubuh TNI/Polri hingga perbaikan sistem hukum.
 
"Atau dalam bahasa yang kerap dipakai, apakah pemerintahan Joko Widodo serius dengan 9 tujuan yang tertuang dalam Nawacita? Pemerintah Joko Widodo harus tetap menjunjung tinggi demokrasi karena di atas landasan demokrasi itulah arah reformasi bisa berjalan lurus," kata KA KBUI dalam rilisnya yang diterima NETZ, Minggu, 17 September 2017.

 Peserta diskusi kebenaran 1965 di LBH Jakarta dilarang masuk oleh polisi. (DOK. LBH)

KA KBUI mendesak Presiden tidak keluar jalur dari agenda reformasi, khususnya mereformasi TNI/Polri agar alat-alat negara itu tidak dipergunakan untuk melawan masyarakat sendiri, tetapi melindungi sepenuh hati.

Desakan KA KBUI muncul setelah polisi memblokade seminar sejarah  dengan tema “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66”. Seminar ini sedianya digelar di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Sabtu-Minggu, 16-17 September 2017.

KA KBUI mengecam tindakan blokade dan penyerbuan oleh polisi tersebut. Menurutnya, kepolisian seharusnya bertugas melindungi hak warga negara untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat, bukan malah melanggar hak yang dilindungi oleh konstitusi.

"Secara arogan merenggut kehormatan gedung YLBHI sebagai rumah rakyat yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk memperjuangkan haknya yang dirampas," tulis rilis KBUI.

Suasana saat blokade seminar dan diskusi di YLBHI. (NET/Radika)

KBUI juga mendesak Menkopolhukam Wiranto untuk meninggalkan cara pengelolaan politik dan keamanan yang represif karena ini bukan situasi perang. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga diminta untuk mengevaluasi kinerja kepolisian dan mencopot Kapolsek Menteng yang arogan dan mengabaikan hak warganegara yang dilindungi oleh konstitusi.

BACA JUGA:
Polisi Blokade Diskusi Sejarah 65 di LBH Jakarta  

Terakhir, KBUI meminta pemerintah untuk melindungi kegiatan diskusi, seminar, kebudayaan sebagai ruang dialog warga dari tindakan represi berupa ancaman hingga pembubaran, baik dari kelompok masyarakat intoleran maupun aparat keamanan.

TIM LIPUTAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments