hero
Pengungsi Rohingya yang menyeberang ke Bangladesh. (REUTERS)

EDITOR : TITO SIANIPAR

13 September 2017, 08:10 WIB

MYANMAR

Tragedi kemanusian yang dialami etnis Rohingya menunjukkan bahwa kekuatan militer Myanmar tetap menancap kuat meski demokratisasi telah berlangsung di negara ini sejak 2011. Demokrasi belum matang.

Sebuah informasi sensitif menyebar. Disebutkan, militer akan merebut kekuasaan kembali jika Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menyerah dengan berbagai tekanan internasional soal kekerasan terhadap etnis Rohingya.

"Merebut kekuasaan adalah skenario yang paling ekstrem, tapi itu tidak aneh saat ini," kata salah seorang diplomat senior Myanmar, seperti dilansir Asian Review, 12 September 2017. Informasi ini menegaskan sentralnya peran militer Myanmar.

Aung San Suu Kyi dan Min Aung Hlaing, 2016. (AP)

Selama lima dekade sebelum 2011, Myanmar berada di bawah pemerintahan militer yang tertutup. Kini militer memegang penuh kendali atas keamanan nasional, menguasai tiga pos kabinet, alokasi 25 persen kursi parlemen, dan hak veto perubahan konstitusi.

Militer dinilai berhasil membersihkan citranya dalam krisis Rohingya ini. Mereka mempropagandakan bahwa ekstremis Rohingya atau Tentara Pembebasan Arakan Rohingya (ARSA) sebagai organisasi teroris.  

Jenderal Min Aung Hlaing dalam parade militer. (AP)

Propaganda ini menutupi fakta bahwa jumlah pasukan keamanan yang tewas hanya lusinan dibandingkan korban di pihak ARSA yang mencapai 400 orang saat kontak senjata 25 Agustus 2017. Bahkan serangan militer itumenyebabkan 1.300 orang Rohingya tewas. 

Di dalam negeri yang dipenuhi sentimen kebencian terhadap Rohingya, militer justru dianggap sebagai pahlawan. Sementara Suu Kyi harus menampung tekanan internasional, hingga usulan pencabutan Nobel yang diraihnya.

Adalah Panglima militer Min Aung Hlaing menjadi sosok di balik penyebab tragedi yang membuat 300 ribu etnis Rohingya keluar dari negara itu. Min Aung --dengan taktiknya yang kejam, diketahui memimpin langsung aparat memerangi pemberontakan.

Sebagai militer, Min Aung menolak perbedaan pendapat dalam politik. Di sisi lain, ia juga memoles profilnya dengan berkunjung ke negara-negara Barat yang pernah memutuskan kontak dengan militer Myanmar. 

Rumah warga Rohingya yang dibakar. (REUTERS)

Merespon krisis kemanusian di Myanmar itu, Amerika Serikat --salah satu negara yang didatangi Min Aung, resmi mengecam. Amerika menilai bahwa angkatan bersenjata Myanmar tidak melindungi warga sipil.

"Kami meminta otoritas keamanan Burma menghormati undang-undang, menghentikan kekerasan, dan mengakhiri pemindahan secara paksa warga sipil dari komunitasnya," sebut pernyataan resmi Gedung Putih. 

ASIAN REVIEW | REUTERS

2

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments