hero
Proyek Meikarta yang mengundang banyak kritikan. (YOUTUBE)

EDITOR : TITO SIANIPAR

9 September 2017, 00:05 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Kegiatan pemasaran mega proyek apartemen Meikarta dipermasalahkan dan berpotensi melanggar hukum. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan antara Ombudsman RI dengan manajemen Lippo Cikarang, selaku pengembang Meikarta.

Dalam pertemuan yang digelar pada Jumat, 8 September 2017, di Gedung Ombudsman RI itu, komisioner Ombudsman mempertanyakan kegiatan pemasaran atau iklan. Padahal izin membangun belum selesai diterbitkan.

Pasalnya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun melarang kegiatan pemasaran bila izin belum rampung. Ombudsman juga menemukan ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan konten iklan. 

Suasana pertemuan Ombudsman dan Lippo. (NET/Wisnu)

Dalam iklan yang tersebar di berbagai media, disebutkan mega proyek itu akan dibangun di atas tanah seluas 500 hektar. Namun, menurut pemerintah daerah, perizinan yang sah hanya seluas 84,6 hektar.

Ombudsman merekomendasikan manajemen untuk mengevaluasi konten iklan, agar terhindar dari kemungkinan pelanggaran hukum. "Kalau mau, jujur saja bilang kami berencana membangun di atas 500 hektar, namun saat ini kami baru memiliki 84,6 hektar," ujar Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih.

Salah satu iklan Meikarta. (ISTIMEWA)

Selain soal iklan, Ombudsman juga mempertanyakan sistem booking fee atau pembayaran antri, bagi calon pembeli. Pasalnya, transaksi tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Namun Lippo membantah kekhawatiran tersebut karena sistem booking fee bisa ditarik kembali oleh calon pembeli atau fully refundable. Sistem booking fee, menurut Lippo, beda dengan sistem down payment.

"Booking fee itu tujuannya agar antrean rapi, siapa yang mau mendapatkan posisi yang bagus," kata Direktur Informasi Publik Meikarta Danang Kemayan Jati.

Letak proyek Meikarta. (NET/Wisnu)

"Biaya itu tidak akan digabungkan dengan biaya pembangunan dan kegiatan pemasaran, agar bisa dikembalikan kapan saja bila calon pemilik unit ingin membatalkan, atau fully refundable," jelas Danang.

DINA GURNING

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments