hero
Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia. (REUTERS/Muhammad Adimaja/Antara Foto)

EDITOR : ALFIAN SYAFRIL

29 Agustus 2017, 19:30 WIB

JAKARTA, INDONESIA

PT Freeport Indonesia setuju melepaskan sahamnya sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia. Kesepatakan itu tercapai berdasarkan hasil perundingan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Atas kesepakatan itu, kepemilikan saham Indonesia naik dari 9,36 persen.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, divestasi saham menjadi satu dari empat kesepakatan yang dihasilkan Tim Perundingan Pemerintah dan Freeport

“Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia,” kata Jonan selaku Ketua Tim Perundingan dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Selasa, 29 Agustus 2017.

Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dan CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Selain divestasi saham, ada tiga kesepakatan lainnya yang dihasilkan. Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan lagi Kontrak Karya (KK).

Kedua, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022.

Ketiga, penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.

Pemandangan udara lokasi Tambang Grassberg yang dioperasikan Freeport-McMoran. (REUTERS/Muhammad Yamin)

Setelah kesepakatan 4 poin tersebut, lanjut Jonan, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041.

Selain Jonan, konferensi pers juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta wakil dari Kementeriaan Koordinator Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM. Sementara, dari pihak Freeport hadir President dan Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia. 

Truk yang beroperasi di tambang terbuka Freeport Indonesia. (REUTERS/Muhammad Adimaja/Antara Foto)

CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson mengatakan, keputusan melepas 51 persen saham tak lepas dari penghargaan atas pentingnya kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya kesepakatan ini dapat memberi keuntungan bagi Indonesia.

"Kami yakin kita dapat menjalankan investasi ini dan memiliki suatu kesepakatan dengan pemerintah, dan kita dapat memperbaiki investasi ini. Proyek ini pengembangannya dapat menyerap ribuan lapangan kerja bagi warga Papua, dan banyak keuntungan lainnya bagi Indonesia," kata Adkerson.

 Richard Adkerson(kiri) bersama Sri Mulyani (tengah) dan Ignasius Jonan (kanan). (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Sebelumnya Freeport meminta perpanjangan operasi pasca berakhirnya kontrak karya pada 2021. Namun, pemerintah memberi syarat, yaitu meliputi perubahan status KK ke IUPK, pelepasan 51 persen saham ke Indonesia, dan membangun pabrik pengolahan.

Pemerintah dan Freeport kemudian melakukan perundingan sejak awal 2017. Perundingan semakin intensif 4 bulan belakangan. Freeport akhirnya sepakat untuk menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah

DELVIANA AZARI

 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments