hero
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (NET)

EDITOR : REZA ADITYA

23 Agustus 2017, 12:40 WIB

INDONESIA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghormati keputusan Mahkamah Agung yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 atau biasa dikenal Peraturan tentang taksi online.

Dia mengaku butuh waktu untuk mengambil sikap terkait putusan Mahkamah itu. "Seluruh stakeholder transportasi baik online, maupun konvensional tak usah khawatir, masih punya waktu tiga bulan," kata Budi, Rabu, 23 Agustus 2017.

Ilustrasi taksi berbasis aplikasi online. (NET.Z/Vino Fernando)



BACA JUGA:
Menhub Budi Sayang Taksi Online
Demo Sopir Angkot Bandung Tolak Transportasi Online​

Selama tiga bulan atau efektifnya dari putusan itu, Budi akan berkoordinasi dengan ahli hukum dan juga Organisasi Angkutan Darat (Organda). "Serta masyarakat transportasi, untuk mengetahui dari sisi hukum dan teknik transportasi."

Dia juga mengimbau masyarakat serta pengelola angkutan transportasi darat tidak resah terkait putusan itu. Budi berjanji akan mencari solusi dari aturan yang telah dibatalkan Mahkamah Agung soal transportasi dalam jaringan.

Ilustrasi taksi. (PIXABAY)

 

Mahkamah Agung mencabut Peraturan Menteri Perhubungan tentang taksi online. Ada 14 poin yang dibatalkan Mahkamah karena dianggap bertentangan dengan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan UU Lalu Lintas.

Di antaranya adalah aturan yang mewajibkan tarif berdasarkan argometer yang tertera di aplikasi, penentuan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah, dan dokumen perjalanan yang sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai aturan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap. Mahkamah juga berpendapat beleid itu mengebiri hajat hidup orang banyak, khususnya dalam konsep sharing economy.

Gedung Mahkamah Agung. (NET)

 

Peraturan itu diterbitkan pada 1 April 2017. Pemerintah meneken aturan itu untuk mengakomodir tuntutan dari perusahaan taksi konvensional yang resah dengan keberadaan angkutan dalam jaringan.

Setelah beleid itu terbit, enam pengemudi taksi online menggugat ke Mahkamah Agung. Putusan itu diketok hakim Supandi, selaku ketua majelis; serta dua anggotanya Sudaryono dan Hary Djatmiko pada 20 Juni 2017.

DEA GITHA 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments