hero
Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) memberikan keterangan kepada wartawan. (SETKAB)

EDITOR : REZA ADITYA

28 Juli 2017, 15:00 WIB

INDONESIA

Presiden Joko Widodo emoh menyikapi serius pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi, sapaan Joko Widodo, menganggap perjumpaan itu hal biasa.

"Ya pertemuan tokoh, pertemuan partai kan saya kira biasa saja," ujar Jokowi di Cikarang,  Jumat, 28 Juli 2017. "Perlu saya sampaikan sebagai bangsa, kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan."

BACA JUGA:
Penjual Nasi Goreng Ini Dipuji Prabowo
Ini yang Dibicarakan SBY dan Prabowo di Cikeas

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai mengadakan pertemuan. (ANTARA)

 

Hasil pertemuan antara Prabowo dan Yudhoyono semalam di Cikeas disepakati menjadi pengawal dan pengawas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yudhoyono mengatakan akan selalu memberikan koreksi kepada pemerintah.

Sedangkan Prabowo menilai pengawasan diperlukan agar pemerintah tidak melenceng dan terus membela kepentingan rakyat. Bersama Yudhoyono, Prabowo juga menyinggung soal pengesahan UU Pemilu di DPR pekan lalu.

Menurut Prabowo, presidential threshold atau ambang batas pencalonan yang disahkan dalam RUU sebesar 20 persen adalah lelucon politik yang menipu rakyat indonesia.

Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan bahwa saat ini tak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Menurut dia, fungsi pengawasan bisa dilakukan pers, lembaga swadaya masyarakat, dan juga rakyat.

Suasana rapat paripurna pengesahan UU Pemilu. (ANTARA)

 

Hasil produk legislasi seperti undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) juga ada mekanismenya antara pemerintah dan DPR. Dengan kata lain, pemerintah tak seenaknya buat undang-undang dan Perppu.

"Apalagi setelah di Dewan nanti, masih ada proses lagi. Kalau tidak setuju bisa ke Mahkamah Konstitusi," ujar dia. "Ini kan negara demokrasi dan negara hukum, jadi proses itu sangat terbuka sekali."

Jokowi juga heran dengan empat fraksi, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat yang ngotot tak ingin ambang batas pencalonan presiden 20 persen dalam UU Pemilu. 

"Nah apalagi kita sudah mengalami dua kali presidential threshold 20 persen, pada 2009 dan 2014, kenapa dulu tidak ramai?" ujar Jokowi. "Penyederhanaan itu sangat penting sekali dalam rangka visi politik kita ke depan."

Dia juga mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pengesahan UU Pemilu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

DANI PURBA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments