hero
Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Kantor Presiden pada 2013. (ANTARA)

EDITOR : REZA ADITYA

27 Juli 2017, 15:05 WIB

INDONESIA

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan bertatap muka di Cikeas, malam ini. Dalam pertemuan nanti, keduanya itu akan membicarakan beberapa hal.

"Salah satunya tentu terkait dengan UU Pemilu," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari, saat dihubungi NET.Z, Kamis, 27 Juli 2017. "Di luar urusan itu, silaturahmi kedua tokoh bangsa."

Imelda berharap pada perjumpaan nanti, membawa angin segar bagi perpolitikan tanah air. Saat disinggung terkait membicarakan soal pemilihan presiden tahun 2019, Imelda emoh menjawab.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada pertemuan tahun 2014. (ANTARA)

 

"Belum tahu, karena pertemuan ini permintaan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto," ujar Imelda. "Nah kami merespons positif niat pertemuan ini."

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bidang Kaderisasi Desmond Junaidi Mahesa mengatakan Prabowo ingin curhat dengan Yudhoyono terkait situasi perpolitikan saat ini. Menurut dia, kedua petinggi partai itu butuh dialog bersama.

"Mencari solusi bagaimana situasi hari ini tentang masing-masing keberadaan Partai Demokrat dan Gerindra," ujar Desmond. Khususnya, kata Desmond, dalam menyikapi UU Pemilu yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertemuan Prabowo dan Yudhoyono digelar tertutup nanti malam. Desmond mengatakan sejumlah partai seperti Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera  juga akan hadir dalam kopi darat itu.

Pengesahan UU Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat pekan kemarin masih menimbulkan polemik. Musababnya, beleid itu disahkan aklamasi oleh enam fraksi.

Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo salat jamaah bersama pada 2014. (ANTARA)

 

Perdebatan alot dalam aturan itu adalah soal pemilihan dua opsi, A dan B. Opsi A terdiri dari presidential threshold 20-25 persen, parliamentary threshold 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni dan jumlah kursi dapil 3-10.

Sedangkan opsi B terdiri dari presidential threshold 0 persen, parliamentary threshold 4 persen, metode konversi suara kuota harare dan rasio jumlah kursi per daerah pemilihan 3-10.

Partai pendukung pemerintah seperti PDI Perjuangan, NasDem, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan memilih opsi A. Sebaliknya, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat memilih opsi B.

Kedua kubu itu mempersoalkan presidential threshold. Kubu pemerintah tetap ingin ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen. Sedangkan kubu di luar pemerintah menghendaki 0 persen.

LUCY OLOAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments