hero

EDITOR : AULIA RAHMAT

13 Juli 2017, 19:45 WIB

INDONESIA

Google memenangkan gugatan hukum atas kasus pajak yang dilayangkan pemerintah Prancis. Pengadilan Paris menyatakan: Google tidak diwajibkan membayar tagihan pajak senilai 1,1 miliar Euro kepada Prancis.

Kendati memiliki kantor perwakilan dan mempekerjakan 700 orang lokal, hakim berkukuh, Google yang beroperasi di Paris adalah anak perusahaan Google Irlandia. 

Seluruh kontrak iklan yang ditampilkan di Prancis diproses melalui Irlandia. Sesama negara Eropa Barat dengan nilai pajak jauh lebih rendah dari Prancis. 

Pengadilan juga memutuskan, Google Prancis bukanlah Badan Usaha Tetap (BUT) yang wajib menyetor pajak ke pemerintah. "Google Irlandia tidak dikenai pajak selama periode 2005-2010," ungkap putusan yang dibacakan hakim pengadilan.

Caption

Sebelum ramai gugat-menggugat, pada 2015 Google menyetor pajak ke Pemerintah Prancis sebesar 6,7 juta Euro. Angka itu dianggap tak sebanding dengan pendapatan Google yang melimpah ruah.

Uni Eropa lalu mengencangkan ikat pinggang. Mereka mulai mengawasi gerak-gerik Google beserta induk perusahaan mereka, Alphabet.

Pada bulan Juni, otoritas Eropa itu mendenda Google 2,4 miliar Euro. Perusahaan besutan Sergey Brin dianggap menyalahgunakan wewenang dengan mendominasi hasil pencarian di internet.

Langkah itu diikuti presiden baru Prancis Emmanuel Macron. Meski pada akhirnya ia kalah di pengadilan.

Tak ingin ketinggalan dengan tetangganya. Italia dan Britania juga menuntut Google membayar pajak. Keduanya tidak sampai di pengadilan, Google sepakat membayar pajak dengan nilai jauh di bawah tuntutan Prancis. Tidak disebutkan rincian pajak Google ke keduanya.

Lalu bagaimana Google menghadapi regulasi perpajakan Indonesia? 

Google Indonesia merupakan anak perusahaan Google Singapura. Sebelumnya, mereka enggan membayar pajak ke Indonesia. Mereka menolak disebut Badan Usaha Tetap (BUT) yang beroperasi di tanah air. 

Klaim Google direspons Ditjen Pajak Republik Indonesia. Melalui sebuah surat edaran, mereka mempertegas status Badan Usaha Tetap.

BUT yang dimaksud berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Google sepakat dengan peraturan pajak yang diajukan Kementerian Keuangan RI. (NET)

Google mati langkah. Ditjen Pajak menyebut Google menyepakati kepastian pembayaran pajak tertunggak 2015. 

Menurut catatan DJP, Google terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai penanaman modal asing (PMA) dan merupakan dependent agent dari Google Asia Pacific Pte Ltd Singapura.

Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, Google mengaku telah membayar seluruh tunggakan pajaknya pada bulan April lalu. Tidak dirinci, berapa angka yang mesti di bayar Google kepada Pemerintah Indonesia.

BBC | NET

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments