hero
Presiden Joko Widodo. (FACEBOOK/Presiden Joko Widodo)

EDITOR : ALFIAN SYAFRIL

17 Mei 2017, 19:30 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Presiden Joko Widodo meminta penegak hukum tidak ragu untuk menindak kelompok yang anti Pancasila dan UUD 1945. Presiden menekankan NKRI dibangun di atas dasar Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga tidak boleh ada individu atau kelompok yang mengancam dasar negara.

"Jadi, kalau ada yang melanggar konstitusi, kita gebuk," kata Presiden saat berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017.

Presiden Jokowi tidak menjelaskan organisasi yang dimaksud. Tetapi, ia menyebut salah satu kelompok yang harus ditindak adalah Partai Komunis Indonesia. "Kalau PKI muncul, gebuk saja," katanya.

Presiden Joko Widodo (tengah kanan) bertemu dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017. (ANTARA)

Presiden Jokowi menuturkan sengaja menggunakan kata gebuk untuk menunjukkan ketegasan pemerintah. "Kalau dijewer, nanti dikatakan Presiden tidak tegas, tapi ditekankan gebuk dalam koridor hukum," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan dirinya jengah dengan isu kemunculan PKI. Tuduhan itu, lanjut Presiden, membuatnya jengkel sekaligus menjadi perdebatan yang menghabiskan energi.

Menurutnya saat PKI dibubarkan, dirinya baru berumur 4 tahun. Tak hanya itu, dirinya dan keluarga dihubung-hubungkan dengan PKI. Ayah dan ibunya, lanjut Jokowi, juga dituduh ikut PKI.

"Terus diteliti, ternyata tidak betul. Kemudian ibu saya yang dituduh, dan itu juga tidak terbukti," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Mensesneg Pratikno saat bertemu pemimpin redaksi media massa. (ANTARA)

Presiden Jokowi menjelaskan, langkah menggebuk kelompok atau individu yang melawan konstitusi merupakan bagian dari penegakan hukum. Apalagi, lanjut Presiden, Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum, sehingga menjamin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Namun, semua itu harus dilakukan dalam koridor hukum. 

Dalam pertemuan itu, Presiden meminta agar media ikut berperan untuk tidak menyebarkan kebencian dan perpecahan.

DEDE APRIADI


 

3

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments