hero
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (NET)

EDITOR : REZA ADITYA

12 April 2017, 12:15 WIB

INDONESIA

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan secara resmi lembaganya menulis surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu isinya adalah permohonan pembatalan pencegahan ke luar negeri (cekal) untuk Ketua DPR Setya Novanto.

"Kami juga meminta agar presiden mengamanatkan ketelitian kepada pejabat-pejabat di bawahnya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu, 12 April 2017. "Kalau ada permintaan cekal yang melanggar hukum ya jangan dipenuhi."

Fahri mengatakan keputusan menyurati Jokowi, sapaan Joko Widodo, diambil dalam rapat Badan Musyawarah DPR kemarin malam. Dia mengklaim sebagian fraksi dalam rapat itu setuju mengajukan nota protes kepada Presiden atas pencekalan Novanto.

Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) bersama Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kanan) bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP. (ANTARA)

 

Hanya fraksi Demokrat dan Hanura yang belum menyatakan sikap. Musababnya, dua fraksi itu tidak hadir lantaran rapat Badan Musyawarah dilakukan secara dadakan.

Menurut Fahri, pencekalan terhadap Novanto tidak tepat. "Proses (hukum) ini belum masuk kepada tahap pro-justicia, dia (Novanto) saksi, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, salah satu pasal pada UU Imigrasi itu tidak boleh (pencekalan)." 

Fahri juga mengatakan Novanto selama ini bersikap kooperatif kepada penegak hukum. Khususnya, dalam hal kasus dugaan rasuah proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Apa yang dilakukan Direktorat Jenderal  Imigrasi tidak saja salah secara prosedural, tapi juga salah secara etika," ujar dia. "Karena Novanto tidak pernah mempersulit proses penyelidikan yang dilakukan penegakkan hukum saat ini."

Ketua DPR Setya Novanto masuk ke dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di KPK. (ANTARA)

 

Pencekalan terhadap Novanto, kata Fahri, dikhawatirkan akan menghambat kinerja parlemen dalam menghadiri acara-acara skala internasional. "Kami menghadapi berbagai forum internasional. Beliau juga ada pertemuan parlemen negara mitra di Turki."

Dengan dicekalnya Novanto, maka parlemen Indonesia menurut Fahri dipastikan absen dalam sejumlah acara dunia tersebut.

Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah bepergian ke luar negeri Ketua DPR Setya Novanto untuk enam bulan ke depan. Pencegahan itu terkait rasuah e-KTP.

Nama Novanto disebut di dakwaan kedua terdakwa kasus korupsi itu. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto.

Novanto sudah beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus tersebut. Termasuk juga menjadi saksi di pengadilan untuk kedua terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

TYAS ADINDA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments