hero
Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Andi Agustinus Narogong.(ANTARA)

EDITOR : REZA ADITYA

24 Maret 2017, 10:00 WIB

INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan satu tersangka baru terkait dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Dia adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong,  pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri dalam proyek e-KTP.

"Ya, benar, surat perintah penyidikannya sudah diteken pimpinan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, kepada NET.Z, Jumat, 24 Maret 2017. "Kemarin, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka."

Basaria mengatakan tersangka baru dalam rasuah megaproyek itu tak sampai pada penetapan Andi sebagai tersangka. Menurut dia, akan ada sejumlah tersangka anyar lainnya dalam kasus ini. Namun, Basaria mengatakan butuh proses.

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Andi Agustinus Narogong.(ANTARA)

Ditetapkannya Andi menambah jumlah tersangka dalam kasus korupsi e-KTP itu. Sebelumnya, komisi antirasuah menetapkan bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto tersangka.

Komisi kemarin juga langsung menangkap Andi di sebuah tempat di Jakarta Selatan. Selain itu, KPK menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jakarta Timur.

Andi merupakan rekanan Kemendagri dalam proyek e-KTP. Komisi meyakini Andi berperan aktif dalam rasuah yang merugikan negara senilai Rp 2,5 triliun itu.

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Andi Agustinus Narogong.(ANTARA)

 

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Andi disebut membagi-bagikan fulus kepada sejumlah pejabat di Kemendagri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan beberapa pengusaha.

Tujuannya, untuk memuluskan proyek e-KTP agar perusahaannya memenangkan tender. Andi disangka dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

TIM LIPUTAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments