hero
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan) berjabat tangan bersama usai rapat pembahasan penye

EDITOR : REZA ADITYA

21 Maret 2017, 12:55 WIB

INDONESIA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berupaya meredam konflik antara transportasi online versus angkutan konvensional. Mereka mengadakan pertemuan bersama.

"Melihat ada fenomena taksi online, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 dan merevisinya, kini kami menyosialisasikan ke wilayah  yang memiliki permasalahan," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Selasa, 21 Maret 2017.

Tito berharap adanya revisi peraturan yang mengatur tentang transportasi dalam jaringan ini bisa meminimalisir terjadinya konflik. Musababnya, aturan itu sudah mengakomodir kedua belah pihak, taksi online dan angkutan konvensional.

Ilustrasi taksi berbasis aplikasi online. (NET.Z/Vino Fernando)

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek berlaku mulai 1 April 2017. Ada beberapa poin baru dalam aturan yang sudah direvisi itu. 

Di antaranya adalah perusahaan penyedia layanan transportasi online tak bisa lagi seenaknya mematok tarif murah. Melainkan, harus menerapkan tarif atas dan bawah yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah di setiap wilayah.

Kemudian, terkait dengan batasan kuota operasional transportasi online di setiap daerah. Tujuannya, menciptakan keseimbangan dengan angkutan kota dan taksi di daerah di luar Jakarta.

Serta kendaraan operasional transportasi online harus berbadan hukum dan tidak bisa lagi perseorangan, pengujian berkala, terakhir perusahaan layanan aplikasi itu harus menyediakan fasilitas pemeliharaan bagi kendaraannya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap adanya aturan baru ini memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi pengelola transportasi dalam jaringan.

"Selain memberikan kepastian hukum bagi layanan transportasi online untuk eksis, tapi juga bisa melindungi taksi dan angkutan konvensional dari dominasi yang berlebihan," ujar dia. "Harap teduh menyikapi ini dan jangan terjadi provokator."

Dalam sepekan terakhir, sejumlah wilayah dilanda kerusuhan akibat konflik antara transportasi konvensional dengan online. Wilayah itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

Aturan menteri yang baru direvisi itu mendapat kritikan dari pengelola layanan transportasi online. Dalam keterangannya Grab Indonesia menulis bahwa koreksi Peraturan Menteri Perhubungan itu tak berpihak kepada konsumen.

Salah satu yang disoroti Grab adalah poin yang mengatur tarif atas dan bawah. Mereka menilai aturan itu akan menggangu mekanisme pasar dan tarif tidak  fleksibel bagi konsumen.

ARIS SATYA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments