hero
Ilustrasi e-KTP. (KEMENDAGRI)

EDITOR : REZA ADITYA

8 Maret 2017, 14:30 WIB

INDONESIA

Kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda pendudk elektronik (e-KTP) yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi berdampak ke masyarakat.  Penduduk tertunda mendapatkan kartu identitas lantaran tak tersedianya blangko di setiap daerah.

Di Jakarta, warga yang belum mendapatkan e-KTP harus menunggu berbulan-bulan karena blangko di setiap kelurahan habis. Pelaksana tugas Gubernur DKI Soni Sumarsono mengatakan ada 56 ribu warga ibu kota belum mendapat e-KTP.

"Kami harapkan bulan Maret bisa selesai," kata Sumarsono, Rabu, 8 Maret 2017. "Memang ada tender ulang yang bikin agak lama di tingkat pusat, surat e-ktp sendiri yang saya dengar."

Surat edaran penerbitan surat keterangan pengganti e-KTP sementara di Jakarta Selatan. (NET)

 

Di Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebanyak 11 ribu warga menanti kartu identitas elektroniknya dicetak.  Warga yang telah didata, hanya diberikan surat keterangan sebagai pengganti KTP.

Permasalahan serupa tak hanya terjadi di Jakarta, di Bali, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tidak bisa mencetak e-KTP untuk warganya. Penduduk hanya diberikan surat keterangan penggangi kartu identitas.

Surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elekronik yang diberikan kelurahan ternyata tidak cukup ampuh digunakan warga untuk mengurus hal-hal administratif lain. Misalnya, membuka rekening bank.

Pengumuman di Dukcapil Denpasar terkait dengan kekurangan blangko e-KTP. (NET)

 

Hal tersebut dialami oleh Joko Hadi yang berniat membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia di Yogyakarta. Pihak bank menolak pengajuan Joko karena dia tidak memiliki KTP dan hanya bermodal surat keterangan.

"Alasannya karena data saya tidak masuk di Dinas Kependudukan," ujar dia. "Padahal kemarin saya ke Dukcapil, input nomor induk kependudukan, dan identitas saya sudah ada. Tapi karena belum dicetak KTP-nya, jadi tidak bisa buka rekening di bank."

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui saat ini di setiap daerah kehabisan blangko kartu penduduk. Penyebabnya, proses lelang blangko KTP elektronik di daerah yang dilakukan lembaganya belum selesai.

Menurut Tjahjo, proses lelang kali ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tak tersandung kasus korupsi di kemudian hari. Dia menargetkan lelang pengadaan blangko e-KTP selesai akhir Maret 2017.

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri gagal lelang 8 juta blangko e-KTP.  Tjahjo mengatakan kegagalan itu karena belum ada perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji kelayakan pengadaan blangko.

Tjahjo tak ingin kejadian proyek kartu identitas elektronik tahun 2011 dan 2012 dengan asal menunjuk perusahaan tak kompeten sebagai pemenang lelang. Apalagi, kasus pengadaan e-KTP saat ini tengah disorot publik dan menjadi perhatian KPK.

 WIBISONO | MUHAMMAD HASANUDIN | ANDREAS PAMUNGKAS| IQWAN SABBA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments