hero
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta. (ANTARA)

EDITOR : OCTOBRYAN

21 Februari 2017, 16:15 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku siap diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri karena mempertahankan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta meski berstatus terdakwa.

"Saya siap mundur jika salah mengambil keputusan mengenai masalah tersebut," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Selasa, 21 Februari 2017.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo  bergegas seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. (ANTARA)

Tjahjo mengaku, telah dua kali melapor kepada Presiden Joko Widodo termasuk kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam laporannya, ia menjelaskan dasar pengambilan keputusan belum memecat Ahok sebagai gubernur.

"Sepanjang dia tidak ditahan berarti tidak kami berhentikan sampai ada putusan hukum tetap," jelas Tjahjo.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdiskusi dengan tim kuasa hukum dalam sidang lanjutan kasus penistaan agama. (ANTARA)

Politisi Partai PDI Perjuangan itu mengklaim, Jokowi memiliki pendapat yang sama  mengenai penyelesaian polemik kasus yang menjerat Ahok.

Tjahjo menjelaskan, dalam fatwa yang diterimanya, Mahkamah Agung memutuskan tidak memberikan pendapat karena Ahok juga masih bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama atau Ahok (kiri) berjalan saat meninjau banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta, Senin, 20 Februari 2017. (ANTARA)

"Saya harus Konsekuen atas putusan itu, yang penting saya sudah laporkan kepada presiden," tuturnya.

Sebelumnya, Tjahjo meminta pendapat Mahkamah Agung setelah keputusannya tidak memberhentikan sementara Ahok menjadi polemik.

Kumolo beranggapan tidak menonaktifkan Ahok karena jaksa menuntut Ahok dengan dua pasal alternatif, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP. 

Sejumlah elemen masyarakat Muslim mengikuti aksi 212 menuntut Ahok dicopot dari jabatan gubenur di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017. (ANTARA)

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

"Kita tunggu saja nanti jaksanya," pungkas Tjahjo.

DEDE ROHALI | ANDRI WENATA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments