hero
Pekerja lepas melipat surat suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta di Kantor KPUD Jakarta Barat, Jakarta, Jumat. (ANTARA)

EDITOR : OCTOBRYAN

16 Februari 2017, 14:05 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi jalannya pemilihan kepala daerah 2017 yang dilakukan serentak di 101 daerah yang digelar, Rabu, 15 Februari 2017, kemarin.

Meski berlangsung aman, namun sejumlah permasalahan mencuat, salah satunya ialah pengaduan warga DKI Jakarta yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena kehabisan surat suara.

Sejumlah pekerja melipat kertas suara Pilkada Kabupaten Batang di gudang penyimpanan logistik KPUD Batang, Jawa Tengah. (ANTARA)

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar.

"Surat suara lebih, sesuai kesepakatan ya kami bakar. Karena kalau menumpuk di KPU kan rawan disalahgunakan," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 Februari 2017.

Pekerja lepas melipat surat suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta di Kantor KPUD Jakarta Barat, Jakarta. (ANTARA)

Tjahjo melanjutkan, tingginya minat politik masyarakat terhadap Pilkada DKI Jakarta ternyata menimbulkan persoalan tersendiri. Menurutnya, banyak warga yang belum melakukan proses perekaman e-KTP sebagai persyaratan pemilihan, datang ke TPS untuk mencoblos.

"Ada 56 ribu warga DKI yang belum terdaftar, tidak merekam ulang e-KTP, mereka ikut datang satu jam sebelum TPS ditutup, ya surat suaranya sudah habis," jelas Politikus Partai PDI Perjuangan itu.

Petugas Komisi Pemilihan Umum mengamati monitor yang menampilkan informasi penghitungan suara di Gedung KPU. (ANTARA)

Menilik persoalan tersebut, kata Tjahjo, khususnya untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, pihaknya akan segera membahasnya bersama KPU. "Itu yang kan kami evaluasi," tambahnya.

Sementara itu, banyaknya keluhan warga terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sepenuhnya merupakan wewenang KPU. Tjahjo mengatakan, perbedaan kebijakan antara TPS satu dengan TPS lainnya disebabkan oelh kecakapan petugas di lapangan. 

"KPU sudah terus-menerus lakukan simulasi, tapi ini kan orang-orang baru semua," beber Tjahjo.

YUSUF REZA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments