hero
Terdakwa kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama di persidangan.

EDITOR : OCTOBRYAN

7 Februari 2017, 11:25 WIB

JAWA BARAT, INDONESIA

Jaksa kembali hadirkan anggota Majelis Ulama Indonesia dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Februari 2017.

Kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat mengatakan pihaknya ingin menggali perihal keluarnya pendapat keagamaan oleh MUI. Menurutnya, sikap keagamaan yang dikeluarkan MUI dalam waktu singkat terasa janggal.

"Kami harus lihat keseluruhan, yang menjadi penekanan kami berkaitan dengan produk MUI tersebut," ujar Humprey sebelum persidangan dimulai.

Humfrey Djemat kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, berikan keterangan pers sebelum persidangan. (NET/Bertin)

Pendapat keagamaan, kata Humprey, seharusnya dikeluarkan secara hati-hati. Ia kembali menanyakan proses di balik munculnya pendapat dan sikap keagamaan MUI atas pernyataan Ahok yang dipersoalkan secara hukum. 

"Kenapa yang dikeluarkan itu pendapat dan sikap keagamaan, kenapa bukan fatwa?" tutur Humprey. "Fatwa kan cukup terperinci dan diatur dalam buku pedoman, sementara pendapat dan sikap keagamaan tidak ada pengaturannya."

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama memasuki ruang persidangan. (NET/Fola)

Menjawab hal tersebut, anggota Komisi Fatwa MUI Hamdan Rasyid yang dihadirkan jaksa dalam persidangan menyanggah proses pembahasan pendapat dan sikap keagamaan MUI soal dugaan penistaan agama Ahok dilakukan secara tergesa-gesa.

"Kami menilainya dari sudut pandang keagamaan, kenapa prosesnya yang dipermasalahkan," ujar Hamdan.

Pria yang juga dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini menambahkan, proses pembahasan pendapat keagamaan MUI telah dimulai sebelum pihaknya memberikan teguran kepada Ahok.

BACA JUGA:
Apa Kata MUI Terkait Tafsir Al Maidah Ahok?
Sidang Ahok kesembilan, Jaksa Hadirkan Kembali Anggota MUI
GNPF MUI: Mulut Ahok Berbahaya
Ahok Keberatan dengan Kesaksian Ketua MUI

Pendapat keagamaan MUI, kata Hamdan, diambil setelah pihaknya mengumpulkan semua struktur Komisi Fatwa MUI yang berjumlah puluhan orang, termasuk lima guru besar bidang agama.

"Kami libatkan semua untuk menguji hal tersebut," jelas Hamdan. "Ya hasilnya itu, kata-kata "dibohongi Al-Maidah" itu sudah salah. Al Quran itukan wahyu Allah, yang sangat diyakini."

Ahok diduga melakukan penodaan agama atas pidatonya yang nenyinggung Surat Al Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka pada 27 September 2016. Atas kasus ini, Ahok didakwa Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

TIM LIPUTAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments