hero
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Sukma Violetta (tengah) berbincang dengan dua anggota MKMK usai membacakan putusan etik di Gedung MK, Jakarta. (ANTARA)

EDITOR : OCTOBRYAN

7 Februari 2017, 17:00 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Presiden Joko Widodo menerima laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat terkait pemberhentian sementara Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Patrialis yang pernah menjabat Menkumham pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan Keputusan Majelis Kehormatan MK diberhentikan sebagai hakim konstitusi.

Patrialis Akbar menjawab pertanyaan wartawan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (ANTARA)

"Kami putuskan adanya pelanggaran berat yang dilakukan Patrialis Akbar. Kami surat presiden untuk pemberhentian sementara," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Istana Kepresidenan, Selasa, 7 Februari 2017.

Meski demikian, Arief menjelaskan, Mahkamah Konstitusi tidak mempersoalkan latar belakang hakim yang nantinya akan ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, mereka yang pernah berkarir di bidang politik bisa saja menjabat sebagai hakim konstitusi dengan catatan tidak menggandeng kepentingan kelompok tertentu.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sukma Violetta (kanan) bersama dua anggota MKMK, menjawab pertanyaan wartawan usai membacakan putusan etik. (ANTARA)

"Negarawan semua itu bisa dari politisi, akademisi, pebisnis, bahkan aktivis LSM. Mereka semua hidupnya sudah selesai," tambah Arief.

Arief menjelaskan, selesai hidup yang dimaksud ialah hakim Mahkamah Konstitusi haruslah orang yang sudah tidak lagi mengejar materi dalam hidupnya. Sehingga pemegang jabatan tersebut tidak tergiur iming-iming uang yang berujung pada pidana korupsi.

"Harusnya sudah cukup dari gaji sebagai hakim MK, sudah tidak mikir jabatan apa-apa lagi," terang Arief. "Jabatan hakim MK adalah amanah."

BACA JUGA:
Mengintip Sidak dan Penyamaran Hakim Mahkamah Agung
Jokowi Ingin Seleksi Pengganti Patrialis Libatkan Publik
Kementan Tidak Terpengaruh Kasus Patrialis Akbar
Enam Dosa Patrialis di Mahkamah Konsitusi

Sejatinya, hakim Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai perwakilan tuhan di dunia memiliki karakter yang baik. Harapan itu, lanjut Arief, kini ada ditangan panitia seleksi hakim MK yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

"Yang tahu persis ya orang yang ahli menseleksi, itu pansel ahli psikologi tahu persis," pungkasnya.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar (kiri) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Keduanya ditangkap KPK atas kasus korupsi. (ANTARA)

Permasalahan profesi hakim berlatar belakang politikus muncul setelah Patrialis Akbar ditangkap KPK atas dugaan suap perkara uji materi. Patrialis ialah hakim yang pernah berkarier di Partai Amanat Nasional. Ia merupakan hakim MK kedua yang terjerat kasus suap. 

Sebelumnya KPK menangkap Akil Mochtar yang saat itu berstatus ketua MK. Akil juga berkarier di dunia politik sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi. Akil yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup pernah menjadi anggota Partai Golkar dan menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR.

DEDE ROHALI | YUSUF REZA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments