hero
Sapi impor di pelabuhan Priok dibawa dengan truk. (NET)

EDITOR : OCTOBRYAN

30 Januari 2017, 15:30 WIB

INDONESIA

Kebijakan pemerintah mengganti pola impor sapi dari berdasarkan negara menjadi berdasarkan zonasi memicu keresahan peternak lokal. Pasalnya, aturan ini membuka pasar bagi negara eksportir sapi yang belum bebas dari penyakit kuku dan mulut.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman beralasan, perubahan kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan harga daging sapi lokal.

Peternak sapi lokal. (NET)

"Kami sudah jalankan perubahan itu. Tujuannya adalah menekan tingginya harga daging dalam negeri," ujar Amran, di Jakarta, Senin, 30 Januari 2017.

Amran menjelaskan, pemerintah kewalahan untuk memenuhi tingginya permintaan pasar terhadap kebutuhan daging sapi di Indonesia. 

Menurutnya, dengan kebijakan berdasarkan zonasi, indonesia bisa mengimpor sapi dari banyak negara dengan harga yang lebih murah.

"Kami mulai dari Brazil dan Meksiko, jadi tidak tergantung dari Australia dan Selandia Baru," jelas Amran.

Kendati demikian, pihaknya tetap memperhatikan kesehatan sapi impor yang didatangkan dari negara-negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. 

Bahkan, Kementan juga mengirim tim ke negara importir untuk memeriksa langsung kondisi sapi maupun daging sebelum masuk ke Indonesia.

Sapi impor di pelabuhan Priok. (NET)

"Yang terpenting adalah pengetatan pada kualitas impor, kami cek langsung dari sumbernya dan ambil keputusan bersama tim ahli ," terangnya.

Sementara itu, Amran juga tidak khawatir apabila uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Amran mengklaim, pihaknya akan mencari solusi lain agar bisa menjaga harga daging sapi di pasaran.

"Dampak elnino saja bisa kita antisipasi, pastinya kita juga akan siapkan rencana lain untuk itu, sebelum zone based ini diberlakukan kami sudah lindungi peternak lokal," pungkasnya.

Pembeli di Pasar Klender, Jakarta Timur keluhkan kenaikan harga daging sapi. (ANTARA)

Sebelumnya, enam pemohon uji materi yang sebagian dari mereka adalah peternak dan pedagang sapi, serta dokter hewan menginginkan pasal kebijakan impor zonasi pada undang-undang itu dihapus. 

Para pemohon ini menilai pasal impor zonasi dalam undang-undang itu membuat peluang pembelian hewan ternak dari luar negeri semakin tinggi. Dan pemberlakuan zona itu mengancam kesehatan ternak.

BACA JUGA:
Patrialis Diminta Tolak Uji Materi Impor Sapi
Enam Dosa Patrialis di Mahkamah Konsitusi
MK: Patrialis Akbar Sering Kami Tegur
Ternak Warga Kulonprogo Positif Anthrax

KPK yang mengendus adanya dugaan pidana dalam uji materi itu kemudian menangkap dan menetapkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka lantaran menerima duit senilai US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu dari Basuki Hariman, pengusaha impor daging.

Duit itu diduga untuk mempengaruhi majelis hakim dalam memutus UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu diminta sang pengusaha menolak klausul gugatan undang-undang tersebut.

AVILA RIA | OCTA BARRY

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments