hero
Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun digiring petugas memasuki gedung KPK. (ANTARA)

EDITOR : OCTOBRYAN

25 Januari 2017, 22:35 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 25 Januari 2017.

Umar sebelumnya tiga kali mangkir atas panggilan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

"Hari ini kami lakukan penangkapan terhadap SUS, Bupati Buton yang sudah menjadi tersangka sejak Oktober 2016 lalu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis kepada NET.Z, Rabu, 25 Januari 2017.

Bupati Buton Samsu Umar Samiun ditangkap KPK di Bandara Soeta. Tanggerang. (NET/Dimas)

Febri menjelaskan, KPK menurunkan tim sampai ke Sulawesi Tenggara untuk memantau aktifitas Umar. Tidak hanya itu, KPK juga memantau Umar di Jakarta pasca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Praperadilan yang diajukan politisi Partai Amanat Nasional itu, Selasa, 24 Januari, lalu.

Penangkapan ini, kata Febri, merupakan peringatan bagi tersangka korupsi lainnya agar kooperatif terhadap KPK untuk menjalani pemeriksaan demi kelancaran proses hukum selanjutnya.

Bupati Buton ditangkap setelah tiga kali mangkir panggilan KPK. (NET/Dimas)

"Kepada Umar, kami sudah layangkan panggilan tiga kali dan penjadwalan ulang. Upaya persuasif juga sudah dilakukan, tapi yang bersangkutan tidak datang," jelas Febri.

Disinggung mengenai penahanan terhadap Umar, Febri menjawab diplomatis. Menurutnya, KPK mempunyai waktu 1x24 untuk menentukan status umar selanjutnya.

"Tunggu saja," pungkasnya.

Bupati Buton dibawa menuju gedung KPK. (NET/Dimas)

Dalam perkara ini, Samsu Umar diduga menyuap Akil dengan uang sebesar Rp 1 miliar. Uang itu diberikan untuk memengaruhi putusan sidang sengketa Pilkada Buton, Sulawesi Tenggara tahun 2011-2013 di Mahkamah Konstitusi.

Samsu dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Samsu Umar mengakui memberikan uang Rp 1 miliar kepada Akil sekitar tahun 2012 agar memenangkan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK. Hal itu, disampaikan Samsu Umar saat bersaksi dalam persidangan Akil di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 4 Maret 2014 lalu.

TIM LIPUTAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments