hero
Rizieq memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Jawa Barat. (ANTARA)

EDITOR : TITO SIANIPAR

18 Januari 2017, 14:30 WIB

INDONESIA

Dewan Perwakilan Rakyat meneruskan pengaduan Front Pembela Islam dengan memanggil Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan. Polisi akan menuruti panggilan tersebut.

"Rencana pemanggilan Kapolda itu sudah pasti kami lakukan pada rapat dengar pendapat dengan Kapolri pada 31 Januari," kata Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo, Rabu, 18 Januari 2017.

Pengaduan FPI ke DPR soal Anton terkait pemeriksaan Rizieq Shihab di Polda Jawa Barat. Rizieq dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri karena diduga menghina Pancasila dan proklamator Soekarno.

Pasca pemeriksaan, massa FPI terlibat bentrok dengan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Korban luka jatuh dari kedua kubu, termasuk kendaraan bermotor yang dirusak.

FPI menuding polisi, terutama Anton Charliyan sengaja mengerahkan massa GMBI untuk menghadang. Dugaan itu diperkuat karena Anton tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina GMBI.

Menurut Bambang, pemanggilan dalam rapat dengar pendapat itu untuk memperjelas duduk persoalan. "Bukan untuk mengadili tapi untuk meminta keterangan," kata politikus Golkar tersebut.

Rizieq usai diperiksa Polda Jawa Barat. (NET/Anggi)

"Bagaimana persoalan sebenarnya sehingga bisa ramai di publik dan menuduh bahwa Kapolda Anton menggunakan preman untuk memukul kelompok lain. Ini perlu diklarifikasi," ujarnya.

Bambang memastikan Komisi Hukum DPR tidak akan memihak salah satu pihak dalam kasus ini. "Kami berada di tengah dan semangat kami adalah untuk menyelesaikannya," kata dia.

Inspektur Jenderal Anton Charliyan. (NET/Anggi)

Kepolisian sendiri tidak keberatan dengan pemanggilan tersebut. "Tidak masalah. Setiap warga negara bisa menyampaikan aspirasi ke DPR," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar.

Kapolda Anton, kata Boy, juga akan datang bersama jajaran pimpinan Polri lainnya dalam rapat tersebut untuk memberikan klarifikasi. "Karena polisi merupakan mitra dari Komisi Hukum," kata dia.

DESYTA PURI | SYARIFAH DWI RAHMA

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments