hero
Petani menebarkan pupuk Urea bersubsidi ke tanaman padinya di persawahan di Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, (ANTARA)

EDITOR : OCTOBRYAN

10 Januari 2017, 19:45 WIB

INDONESIA

Bangsa Indonesia sangat beruntung dianugerahi kekayaan sumber daya lingkungan yang melimpah. Bahkan, Indonesia dijuluki sebagai negara agraris.

Namun, 2016 bukan tahun yang mudah bagi kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup. Meski pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam program kerjanya kerap menyebut reforma agraria sebagai agenda prioritas. Namun, pada praktiknya hal itu berada di pinggiran.

Petani menanam padi di persawahan Desa Bonto Lohe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. (ANTARA)

Konsonsium Pembaruan Agraria mencatat, sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luas wilayah sengketa 1.265.027 hektare yang melibatkan 86.745 Kepala Keluarga di Indonesia. 

Sektor perkebunan masih menjadi penyebab tertinggi konflik agraria yaitu 163 konflik atau 36,22 %, disusul sektor properti 117 konflik atau 26 %, lalu di sektor infrastruktur 100 konflik atau 22,22 %. 

Hal itu diikuti oleh sektor kehutanan sebanyak 25 konflik atau 5,56 %, sektor tambang 21 konflik atau 4,67 %, sektor pesisir dan kelautan dengan 10 konflik atau 2,22 %, dan sektor migas pertanian yang menyumbang 7 konflik atau 1,56 %.

"Hal itu merupakan dampak dari kebijakan dimana korporasi perkebunan sawit diberikan karpet merah untuk beroperasi tanpa HGU," ujar Wakil Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika di Jakarta, Kamis, 5 Januari lalu.

"Kami menilai ekspansi perkebunan kelapa sawit terus berlangsung dan proses perluasan menyebabkan konflik," tambahnya.

Sejatinya pemerintah tidak tinggal diam dalam penanganan masalah lingkungan hidup. Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia berikan legalitas hutan adat bagi masyarakat. Legitimasi itu berupa surat keputusan menteri yang diserahkan Presiden Jokowi di penghujung 2016. "Pengakuan hutan adat, hak tradisional masyarakat hukum adat adalah pengakuan nilai asli Indonesia, jati diri asli bangsa Indonesia," kata Jokowi, 7 Januari lalu.

Ada sembilan titik hutan yang ditentukan pemerintah sebagai milik masyarakat adat. Menurut Jokowi, penetapan serupa akan berlanjut. Ia berharap seluruh hutan adat bisa diberikan dokumen resmi dari negara.

Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada perwakilan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, James Sinambela (ANTARA)

"Di kantong saya masih ada sekitar 12,7 juta hektare (hutan adat) yang akan kami bagikan," kata Jokowi. 

Sebelumnya, sertifikasi hutan hanya diberikan ke perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI). Khususnya, korporasi sawit. "Sekarang dengan SK ini, masyarakat bisa mengelola selamanya," ujarnya.

Foto udara perkebunan kelapa sawit di Belitung, Bangka Belitung. (ANTARA)

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengapresiasi langkah penetapan hutan adat oleh pemerintah. Namun, menurutnya, masih ada pekerjaan lain yang harus dilakukan untuk menguatkan keputusan itu.

"Segera sahkan RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Karena itu akan jadi panduan hukum," ujar Abdon.

Ilustrasi penebangan hutan. (PIXABAY)

Sementara itu, konflik perusahaan swasta dengan masyarakat mendominasi daftar pertikaian sepanjang 2016. Tak jarang, konflik tersebut disertai kekerasan yang melibatkan TNI-Polri.

Dari rentetan itu, setidaknya 342 warga menjadi korban, yakni 177 ditahan, 60 warga mengalami kekerasan dan penganiayaan, dan 13 meninggal dunia. Daftar itu merangkum beberapa peristiwa dan kejadian konflik agraria yang terjadi di Indonesia sepanjang 2016.

Tengok saja konflik agraria antara warga Dusun Cisadang, Desa Wanajaya, Karawang dengan PT Pertiwi Lestari. Warga mengaku mendapat teror dari perusahaan dan polisi.

"Dari tahun 2014 kami terus diintimidasi dan dikriminalisasi oleh perusahaan dan oknum aparat," kata Maman, warga Dusun Cisadang.

Rumah warga di Desa Cisadang ditinggal penghuninya. (NET) 

Puncak konflik tersebut terjadi Selasa, 11 Oktober 2016 lalu. Bentrokan antara warga melawan sekuriti Pertiwi dan polisi tak terhindarkan. Belakangan Polres Karawang menetapkan 13 warga sebagai tersangka.

Tak hanya itu, konflik juga terjadi antara warga dengan pemerintah. Pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Majalengka berakhir ricuh, 16 November silam. 

Ratusan polisi dikerahkan untuk mengamankan pembebasan lahan terkait rencana pembangunana Bandara Internasional Jawa Barat (BIBJ) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. (MONGABAY)

Warga yang menolak pembangunan mengusir juru ukur Badan Pertanahan Nasional. Polisi yang berjaga segera menembakkan gas air mata kepada warga. Dalam peristiwa itu, dua anggota Brimob Polda Jawa Barat mengalami luka dan belasan warga dilarikan ke rumah sakit.

Sementara, sektor kehutanan menambah daftar hitam konflik agraria di Indonesia. Pembangunan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menuai protes. April lalu, sembilan perempuan asal Desa Kendeng menyemen kaki mereka di depan istana.

Warga meminta Gubernur Jateng agar menghentikan semua kegiatan pabrik semen di Rembang dan menetapkan wilayah pegunungan Kendeng sebagai kawasan geologi. (ANTARA)

Mereka juga mendirikan tenda guna menuntut Presiden Jokowi menutup pembangunan PT Semen Indonesia karena dinilai merusak pembangunan.

"Peninjauan kembali Mahkamah Agung pada 5 Oktober 2016 lalu memutuskan ijin lingkungan pendirian pabrik semen di Kendeng utara itu tidak sah," ujar Joko, salah seorang pendemo.

TIM LIPUTAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments