hero
Setya Novanto usai diperiksa KPK. (ANTARA)

EDITOR : TITO SIANIPAR

10 Januari 2017, 15:05 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Ini merupakan pemeriksaan kedua terhadap Novanto.

"Hanya klarifikasi yang berkaitan saya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR," kata Setya usai diperiksa sekitar 4 jam di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. 

Setya memberi keterangan seusai diperiksa. (ANTARA)

Selain Sugiharto, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan satu tersangka lain. Yakni Irman yang kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Keduanya disangka KPK menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara dari proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun ini. Irman sebagai kuasa pengguna anggaran, sementara Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen.

Dalam kasus ini KPK juga pernah memanggil beberapa tokoh dan pejabat publik lainnya. Mereka antara lain eks Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, eks Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Agus Martowardojo ketika diperiksa KPK 1 November 2016. (NET/Mage)

Sebelum pemeriksaan ini, Setya pernah diperiksa KPK pada Selasa, 13 Desember 2016 lalu. Sejatinya Setya diperiksa kembali pada Selasa, 3 Januari namun berhalangan hadir dan baru diperiksa hari ini.

Menurut Setya, kesaksiannya hanya bersifat hal-hal normatif terkait tugasnya. "Itu ada pimpinan komisi dua, pimpinan komisi dua tentu juga menyampaikan, tetapi semuanya normatif," kata dia.

Dalam kasus yang bermula dari nyanyian M. Nazaruddin ini, Setya disebutkan menerima sejumlah fee terkait proyek pada 2011-2014. Saat itu Setya menjabat sebagai Ketua Fraksi sekaligus Bendahara Partai Golkar.

Gamawan Fauzi usai diperiksa KPK 12 Oktober 2016. (NET/Alfa)

Pada pemeriksaan sebelumnya, Setya membantah adanya fee yang hingga 5 persen dari nilai proyek tersebut. Uang itu disebut dibagikan kepada anggota Komisi II DPR.

DILLA HANTIKA

BACA JUGA:
Periksa Ketua DPR, KPK Usut Proses Penganggaran E-KTP
Gubernur Jawa Tengah Diperiksa KPK
KPK Periksa Gubernur Bank Indonesia Soal Korupsi E-KTP
KPK Dalami Peran Panitia Proyek Korupsi E-KTP

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments