hero
Warga memperpanjang STNK di Samsat Keliling, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2017. (ANTARA FOTO)

EDITOR : REZA ADITYA

5 Januari 2017, 11:45 WIB

INDONESIA

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan tidak tepat.  Pemerintah dituding hanya mementingkan pendapatan negara dari naiknya harga itu.

"Menurut kami, pembiayaan pengurusan surat kendaraan seperti Surat Kendaraan Nomor Kendaraan itu termasuk pelayanan publik, tidak tepat dikaitkan dengan pendapatan negara," kata Sudaryatmo, Kamis, 5 Januari 2017.

Menurut dia, pemerintah harus melihat dari sisi kualitas dan pelayanan publik sebelum menaikan tarif itu. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, dikhawatirkan dampaknya akan menyurutkan tingkat kepatuhan masyarakat.

Warga menunjukkan STNK yang baru diperpanjang di Samsat Keliling, Jakarta, Selasa 3 Januari 2017.  (ANTARA FOTO)

 

Dia juga menilai inflasi tak cocok dijadikan alasan di balik keputusan pemerintah menaikkan sampai tiga kali lipat produk pelayanan di kepolisian itu. Karena menurut dia, surat kendaraan bukanlah produk jasa komersial.

Justru menurut Sudaryatmo pemerintah harusnya menyedikan fasilitas pengurusa surat itu dengan harga semurah mungkin. Karena hal itu merupakan bagian dari layanan negara terhadap masyarakat.

Pemerintah mulai 6 Januari 2017 akan menerapkan Peraturan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Isinya adalah menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat.

 

Aturan baru itu mengatur secara rinci kenaikkan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor. Misalnya, tarif mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 

Dalam beleid itu, semua biaya pengurusan berlaku untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Norma itu dikeluhkan sejumlah masyarakat.

Sejumlah warga mengantre untuk memperpanjang STNK di Samsat Polda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu  4 Januari 2017. (ANTARA FOTO)

 

Tak mau bayar mahal untuk mengurus STNK dan BPKB, mereka terlihat mengantre di sejumlah kantor Samsat di daerahnya masing-masing.

TIM LIPUTAN

2

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments