Maraknya ancaman peretas dalam kegiatan siber dan berita hoax yang beredar di masyarakat melalui dunia maya membuat pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pembentukan lembaga berakronim Basinas itu juga bertujuan memayungi seluruh kegiatan siber nasional, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.

"Presiden telah menyetujui pembentukan lembaga ini," ujarnya di Istana Bogor, Rabu, 4 Desember 2016.

Wiranto menjelaskan, lembaga ini nantinya akan menjadi payung bagi lembaga siber yang telah ada sebelumnya. Saat ini, Kementerian Pertahanan terdapat Cyber Defence, Badan Intelijen Negara memiliki Cyber Intelligence, dan kepolisian memiliki Cyber Security.

"Tugas Basinas ini mengkoordinasikan berbagai aktifitas siber yang sudah ada di Indonesia, nanti koordinasinya dibawah Menkopolhukam," tambahnya.

BACA JUGA:
Lindungi Keamanan Negara, Indonesia Bangun Badan Cyber Nasional
Kapolri Tingkatkan Patroli Siber
Amerika Serikat Akan Balas Serangan Siber Rusia
Amankan Pilgub DKI, Polisi Patroli Siber di Media Sosial

Pembentukan Basinas telah didengungkan sejak 2015, tetapi pertengahan 2016 lalu, rencana pembangunan badan negara ini dibatalkan Presiden Joko Widodo. Alasannya, negara harus berhemat. 

Namun, maraknya ancaman peretas dalam kegiatan siber dan berita hoax yang beredar melalui dunia maya, membuat pemerintah membuka kembali program lembaga ini Oktober 2016 lalu.

Untuk diketahui, dibanding negara tetangga, Indonesia bisa dikatakan tertinggal dalam persoalan pertahanan siber. Filipina sudah membahas hal ini sejak tahun 2014 silam.

Malaysia memiliki Cyber Security Malaysia yang bertugas mengawasi keamanan siber nasionalnya. Sementara itu Singapura juga telah membentuk Cyber Security Agency  pada Maret 2015 dan menjadi bagian Departemen Perdana Menteri.

INDRA RAHARJA | YUSUF REZA