hero
Ilustrasi keberagaman di Indonesia. (NET.Z/Farhan)

Kolom Akhir Pekan

EDITOR : TITO SIANIPAR

1 Januari 2017, 06:30 WIB

INDONESIA

Maraknya kasus intoleransi jadi wabah yang menandai berakhirnya 2016. Butuh upaya ekstra agar sentimen identitas tak jadi kebencian.

Anak saya mewarisi darah Cina dari neneknya. Orang juga sering menilai dia keturunan Cina bila sepintas melihat wajahnya. Karena kondisi itu saya sering sengaja bercanda memanggil dia, "Lai... Lai!" daripada "Come... Come!"

Tapi ibunya selalu memarahi saya bila melakukan itu di depan umum. Menurut dia bila ada orang Cina daratan mendengar, bisa terkesan saya meledek. Istri saya sudah 18 tahun tinggal di Australia. Ketika dia pindah ke Melbourne tahun 1997, masih lazim orang berteriak, "Ni Hao! Ni Hao!" kepada pendatang bermata sipit. Sekarang tindakan itu bisa dianggap rasis dan bisa punya konsekuensi hukum.

Australia pernah menerapkan berbagai aturan yang membatasi arus pendatang keturunan bukan Eropa yang disebut sebagai White Australia Policy sejak 1901. Kebijakan ini dipicu oleh kencangnya persaingan antara penambang emas keturunan Eropa dengan penambang asal Cina sejak pertengahan abad ke-19.

Baru pada tahun 1978 semua aturan yang berkaitan dengan White Australia Policy dihapuskan. Jadi, belum sampai 40 tahun Australia terlepas dari aturan yang berwarna rasial. Hingga sekarang, Australia masih berusaha keras untuk menjadi bangsa yang tanpa diskriminasi rasial dan agama.

Surat lamaran pekerjaan tidak boleh melampirkan foto. Sehingga penyeleksi pekerja tidak mendasarkan penilaiannya pada ciri-ciri fisik pelamar kerja. Aplikasi sewa rumah yang difasilitasi agen properti juga tidak menyediakan kolom tentang asal usul bangsa atau agama calon penyewa. Sehingga pemilik properti memutuskan penyewa tidak berdasarkan latar belakang ras atau agama.

Di tempat pengasuhan anak (child care) untuk anak saya, salah satu penjelasan awal yang diberikan manajernya adalah mereka tidak menyediakan makanan dari daging babi dan sapi. Mereka berusaha sensitif dengan aturan agama. Saya kira ini juga berkaitan dengan latar belakang edukator yang beragam; ada dari Sudan, India, dan Timur Tengah.

Di Negeri Kanguru, semua orang diharapkan memiliki sensitivitas kultural untuk tidak melakukan generalisasi penilaian atau stereotype dalam berkomunikasi dan bertindak. Gejala ini disebut sebagai political correctness atau dalam kata sifat sebagai politically correct.

Political correctness sering dikritik karena meredam kejujuran, sehingga masalah yang berkaitan dengan ras dan agama seperti ditiadakan. Salah satu yang paling anti dengan political correctness dan berhasil mencapai tujuan politiknya adalah Donald Trump. Dia dengan bebas mengatakan muslim sebagai biang terorisme dan imigran asal Meksiko sebagai kriminal dan pemerkosa. Banyak orang membenci sikap Trump, tapi ia memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat. 

Pesta kemenangan Trump. (BBC)

Belakangan political correctness telah bergeser menjadi anggapan yang peyoratif. Di Australia, Eropa, atau Amerika, ucapan "Merry Christmas" sering diganti "Happy Holidays" agar tidak menyinggung orang yang tidak merayakan Natal. 

Dalam perspektif political correctness, ceramah tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tentang Natal, "Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa?" dianggap sangat tidak politically correct. Kalimat Rizieq itu tentu berangkat dari dogma agamanya tentang kenabian Isa atau Yesus. Itupun diucapkan di depan audiens homogen yang mengamini dogma yang sama.

Menjadi tidak politically correct ketika rekamannya dibawa ke publik dan kemudian dianggap menghina keimanan pengikut Yesus. Lantas menjadi tidak masuk akal ketika ada pihak yang menyeret ini ke ranah hukum dengan delik penistaan agama.

Perkara penistaan agama memang sedang pelik di Indonesia sejak kasus pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Ahok sebagai seorang keturunan Cina dan beragama Kristen sedang terlibat permainan kartu toleransi dan intoleransi. Lawannya adalah pihak-pihak yang mengharamkan pemimpin non-muslim, seperti Rizieq Shihab dan barisannya.

Sejatinya intoleransi di Indonesia kencang dimainkan sejak masa pemilihan presiden 2014. Saya menyimpulkan itu dari kiprah Tabloid Obor Rakyat yang kedua pengelolanya November lalu, divonis 8 bulan penjara karena pencemaran nama baik Jokowi. Obor Rakyat memainkan kartu SARA dengan judul-judul tulisan seperti Jokowi Anak Tionghoa, Putra Cina asal Solo, Disandera Cukong dan Misionaris, serta Partai Salib Pendukung Jokowi.

Hasil survei Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2016 menunjukkan persepsi tentang toleransi di kalangan muslim. Survei ini melibatkan 1.520 responden beragama Islam berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang tersebar di 34 provinsi. Hasil survei menunjukkan 59,9 persen responden memiliki kelompok yang dibenci.

Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatar belakang agama nonmuslim, kelompok Cina, komunis, dan lainnya. Dari porsi 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia.

Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka. Bila diproyeksikan terhadap angka 150 juta jiwa penduduk muslim dewasa, persentasi hasil riset itu tentu sangat mengkhawatirkan. 

Belakangan ini, satu isu lain yang kencang mengemuka adalah sinophobia atau kebencian terhadap Cina. Ini baik Cina sebagai komunitas suku di Indonesia, maupun Cina sebagai sebuah bangsa yang dituduh melakukan eksodus besar-besaran untuk menguasai sumber daya alam dan ekonomi Indonesia.

Kencang dihembuskan, kabar ada 10 juta warga negara Cina yang berada di Indonesia karena keran investasi yang dibuka pemerintahan Jokowi. Namun kabar itu dibantah oleh Dirjen Imigrasi yang menyebutkan jumlah tenaga kerja asal Cina di Indonesia hanya berkisar 20 ribu dari 70 ribuan orang tenaga kerja asing.

Gejala sinophobia ini dikaitkan dengan fenomena Ahok yang berlatar belakang etnis itu. Identitas Cina menjadi amunisi politik sejumlah kalangan yang gemar mengumbar isu SARA.

Percakapan dan dialog yang jujur harus terus dilakukan secara terbuka agar sentimen intoleransi antar identitas tidak terus membengkak. Untuk masalah agama, saya mengharapkan terjalin lagi dialog antar-iman (interfaith) untuk mengatasi provokasi dan kebencian agama.

Mengatasi sentimen SARA tidak bisa hanya dengan political correctness sembari menuding pihak yang memainkannya sebagai anti kebhinekaan atau intoleran. Perbedaan tetap harus dibicarakan.

Perkara identitas tidak perlu diharamkan untuk diungkap agar situasi tetap politically correct. Saya ingat suatu hari ketika mengantarkan anak saya ke child care, Mary edukator yang berasal dari Sudan berusaha membujuk seorang anak keturunan Cina yang tidak mau berpisah dari orang tuanya. Ia berkata, "Lai! Lai!"

Alfred Pasifico Ginting, jurnalis, kini menetap di Melbourne, Australia.

5

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% (total_main_comment < 1 ? 'No' : total_main_comment) + (total_main_comment < 2 ? ' Comment':' Comments') %>
<% latestComment.user.name %>
  • reply
  • <% child_comment.user.name %>
    • reply
View <% (latestComment.total_child - 5) == 1 ? "the last one comment" : (latestComment.total_child - 5) + " more comments" %> ...
View More Comments
<% oldestComment.user.name %>
  • reply
  • <% child_comment.user.name %>
    • reply
View <% (oldestComment.total_child - 5) == 1 ? "the last one comment" : (oldestComment.total_child - 5) + " more comments" %> ...