hero
Terdakwa Muhammad Sanusi di persidangan Tipikor. (NET)

EDITOR : OCTOBRYAN

30 Desember 2016, 00:15 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima penuh atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas vonis terhadap terdakwa kasus suap Raperda reklamasi Muhammad Sanusi.

"Ada sejumlah dakwaan jaksa yang diyakini benar tapi tidak diterima oleh hakim," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis, 29 Desember 2016.

Muhammad Sanusi divonis 7 tahun penjara. (NET)

Dakwaan itu, kata Febri, ialah hal-hal yang memberatkan Sanusi yakni soal aset-aset negara yang tidak bisa dikembalikan dan diselamatkan. "Termasuk tuntutan pencabutan hak politik," tambahnya.

Febri menjelaskan, tuntutan pencabutan hak politik terhadap Sanusi merupakan usaha yang dilakukan KPK guna menimbulkan efek jera terhadap pejabat negara yang terlibat pidana korupsi.

Surat tuntutan KPK kepada Muhammad Sanusi. (NET)

"Apalagi fenomena belakang ini sejumlah mantan terpidana korupsi maju lagi dalam konstelasi politik," tambahnya.

Dalam putusan terhadap Sanusi sebelumnya, hakim Sumpeno menilai pencabutan hak politik tersebut sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Reklamasi Pulau G di utara Teluk Jakarta. (NET)

Febri kemudian berharap kedepannya, Mahkamah Agung dan KPK punya komitmen dan pemikiran yang sama untuk memberantas korupsi di sektor politik ini.

"Hukuman pencabutan hak politik sebenarnya dimungkinkan dan diatur di hukum pidana Indonesia. Kami harap itu jadi perhatian pengadilan," ucapnya.

BACA JUGA:
Disuap Duit Reklamasi, Sanusi Menangis
Ahok Bersaksi untuk Sanusi di Kasus Reklamasi
KPK Sita 'Harta Karun' Sanusi
Reklamasi Membuat Air Sungai Jakarta Sulit Mengalir

Meski begitu, pihaknya masih memerlukan waktu guna menganalisis dan menentukan langkah selanjutnya pascaputusan terhadap Sanusi. "Kami pikir-pikir atas putusan hakim," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi pidana tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta dengan subsider dua bulan kurungan penjara.

Sanusi dinyatakan terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur Podomoro Land Ariesman Widjaja untuk menurunkan kontribusi tambahan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Selain itu, Sanusi terbukti melakukan pencucian uang senilai Rp 45,28 miliar.

ANJANA DEMIRA | DIPTA WIGUNA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments