hero

EDITOR : TITO SIANIPAR

20 Desember 2016, 17:55 WIB

INDONESIA

Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pelarangan penggunaan atribut Natal bagi karyawan muslim di beberapa perusahaan membuat polemik. Sebagian resah karena menilai bukan cerminan keberagaman Indonesia.

Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan fatwa itu ditujukan kepada umat muslim Indonesia. "Agar menjaga akidah dan keyakinannya," kata Ma'ruf di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2016.

Latar mengeluarkan fatwa itu, lanjut Ma'ruf, karena adanya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu fatwa yang dikeluarkan MUI melarang pihak manapun mengajak atau memerintahkan umat Islam menggunakan atribut Natal.

Topi Santa, salah satu pernak pernik Natal. (NET)

Adanya fatwa MUI itu mendorong sejumlah organisasi masyarakat berbasis agama melakukan sweeping. Sehingga menimbulkan kegelisahan bagi umat yang merayakan Natal dan mengenakan atributnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan aturan MUI itu tidak untuk dilaksanakan oleh ormas. "Aturan agama selalu untuk diri sendiri," kata Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden.

"Penegakan hukumnya adalah dosa. Bukan penegakan hukum harus dengan sweeping," ujar Kalla. Dia menegaskan ormas tidak punya hak untuk melakukan sweeping. "Itu fungsi polisi."

Lukman Hakim, Jusuf Kalla, Ma'ruf Amin. (NET)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan fatwa MUI sejatinya tidak mengikat bagi semua muslim. MUI mengeluarkan fatwa, kata Lukman, berdasarkan adanya permintaan yang biasanya terkait kasus hukum.

"Fatwa ini hanya mengikat pihak yang meminta," kata Lukman. 

Terkait fatwa MUI soal larangan mengenakan atribut Natal bagi muslim, Lukman mengatakan itu kembali berpulang kepada pribadi masing-masing untuk menaatinya. "Karena fatwa itu bukan putusan hukum seperti pengadilan yang mengikat," ucapnya.

Pedagang pernak-pernik Natal. (NET)

Fatwa yang dikeluarkan MUI, tambah Lukman, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. "Fatwa itu murni pandangan hukum keagamaan yang dikeluarkan pihak otoritatif ulama," kata dia.

MUI sendiri menolak jika fatwa itu membuat perpecahan dan keresahan. "Fatwa itu dibuat juga untuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebhinnekaan dan kerukunan umat beragama di Indonesia," ujar Ma'ruf.

DILLA HANTIKA | BUDI RAHARJO

2

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments