hero
Pengurus Partai Golkar dampingi Setya Novanto jalani pemeriksaan KPK. (NET/Titin)

EDITOR : OCTOBRYAN

13 Desember 2016, 18:10 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Mengenakan baju batik cokelat, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto keluar gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dicecar berbagai pertanyaan selama delapan jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik.

Novanto yang didampingi pengurus Partai Golkar seperti Idrus Marham, Nurul Arifin, dan Rudy Alfonso mengatakan, pemeriksaan ini sekaligus klarifikasi dirinya terhadap isu-isu seputar kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Setya Novanto datangi KPK. (NET\Titin)

"Saya terima kasih sudah diundang KPK sebagai saksi Sugiarto untuk kasus e-KTP ini," ujarnya, Selasa, 13 Desember 2016.

Novanto mengaku, menjelaskan semua informasi yang ia ketahui mengenai proyek e-KTP ke penyidik KPK. Ia membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyebut dirinya menerima fee proyek bernilai Rp 6 triliun tersebut.

Pengurus Partai Golkar dampingi Setya Novanto jalani pemeriksaan KPK. (NET/Titin)

"Saya bisa klarifikasi secara keseluruhan semuanya sudah saya jelaskan dan substansinya silakan tanyakan pada penyidik," tambahnya.

Untuk menjalani pemeriksaan e-KTP ini, pria yang juga menjabat sebagai ketua DPR ini terpaksa membatalkan Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan membahas RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan perpanjangan RUU tentang Wawasan Nusantara, mendengar laporan Komisi III DPR soal hasil fit and proper test dua calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial MA serta laporan Komisi XI DPR mengenai fit and proper test dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

“Dalam menjalankan supremasi hukum, tentu saya selaku Ketua DPR dan rakyat biasa mematuhi kewenangan pemeriksa untuk bisa menyampaikan segala yang ditanya,” tukasnya.

BACA JUGA:
Gubernur Jawa Tengah Diperiksa KPK
KPK Periksa Gubernur Bank Indonesia Soal Korupsi E-KTP
Gamawan Fauzi Tantang Nazarudin Soal Korupsi E-KTP
KPK Dalami Peran Panitia Proyek Korupsi E-KTP

Untuk menyelesaikan sengkarut gurita korupsi proyek pengadaaan e-KTP, KPK sebelumnya memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut diperiksa.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, ada banyak hal yang perlu digali soal proyek e-KTP, seperti soal aliran dana, proses tender proyek, dan anggaran.

KPK juga sedang menelusuri keterangan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bahwa banyak pihak yang menikmati proyek senilai Rp 6 triliun tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ADAM SURYANEGARA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments