hero
Jaksa Agung H. M Prasetyo di Komisi III DPR. (NET)

EDITOR : OCTOBRYAN

6 Desember 2016, 20:40 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kapabilitas Kejaksaan Agung dalam menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo meminta mantan Politisi Partai Nasdem itu memaparkan apakah lembaga yang dipimpinnya itu bisa menghadirkan bukti-bukti valid di persidangan. Ia melanjutkan, jika bukti-bukti yang diajukan sumir, maka kasus tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan polemik di masyarakat.

Tiga Jaksa Agung Muda dampingi Jaksa Agung saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III di DPR. (NET)

"Bagaimana jaksa bisa meyakinkan hakim bahwa pasal yang ditetapkan memiliki bukti kuat," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2016.

Menjawab pertanyaan Bambang, Prasetyo mengatakan, telah menunjuk 13 jaksa senior dalam penanganan kasus tersebut. Jaksa akan dipimpin oleh Ali Mukartono yang sekarang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejagung sekaligus mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

"Mereka semuanya nanti akan melihat fakta persidangan, semua profesional dan objektif," ujarnya.

BACA JUGA:
Tiga Hakim Sidang Ahok Pernah Dilaporkan Melanggar Etik
Pengadilan Siap Tunjuk Majelis Hakim Ahok
Berkas Ahok P21, Pemerintah Pastikan Tak Intervensi
Ahok, dari Pulau Pramuka Berujung Jadi Tersangka

Mantan Jampidum Kejaksaan Agung ini juga menegaskan, pihaknya tidak ada agenda apapun dalam kasus itu kecuali ingin mempercepat penyelesaian perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat.

"Tidak ada tendensi apapun, semuanya berdasarkan fakta persidangan dan yg memutuskan adalah hakim," tambahnya.

Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada 16 November 2016. Berkas perkara Ahok dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sepekan kemudian, yakni Jumat, 25 November 2016.

Tim jaksa peneliti berkas perkara di Kejaksaan Agung hanya butuh waktu tiga hari menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P-21.

Perkara ini sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun karena renovasi, sidang rencananya akan digelar di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

DILLA HANTIKA | BAYU WICAKSONO

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments