(NET)

EDITOR : YAYAN SUPRIYANTO

5 Desember 2016, 06:30 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Gus Mus kaget ketika tiba-tiba mendapat tamu yang tidak pernah ia kenal sebelumnya pada Jumat, 25 November 2016 pukul 14.00 WIB. Kyai yang punya mana panjang Ahmad Mustofa Bisri itu langsung mempersilahkan masuk ke rumahnya yang berada di Rembang, Jawa Tengah.

Tamu itu seorang anak muda, berbadan besar, dan tampak tertunduk ketakutan. Dia adalah Pandu Wijaya, orang yang menghinanya di Twitter dan menuai kecaman dari netizen.

Mengenakan baju kotak-kotak lusuh, Pandu yang diantar oleh ibunya, datang jauh-jauh dari Tegal untuk meminta maaf secara langsung kepada tokoh senior Nahdlatul Ulama (NU) ini.

Pandu Wijaya bertemu dengan Gus Mus. Twitter/gusmusgusmu

Permintaan maaf Pandu sebagai imbas dari kultwit Gus Mus yang menganggap bid’ah pelaksanaan aksi Salat Jumat di jalanan Jakarta pada 2 Desember 2016 lalu. Bid’ah sendiri diambil dari Bahasa Arab yang berarti ajaran Islam yang tidak pernah ada contoh sebelumnya.

Aksi yang mengerahkan ribuan massa itu dikomandoi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Dan bertujuan untuk membela Islam pasca dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tidak terima dengan cuitan Gus Mus, Pandu yang karyawan BUMN Adhi Karya melontarkan komentar kasar. Melihat respons Pandu yang tidak pantas, para netizen, terutama warga NU marah.

Twitter/panduwijaya_

Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Fadjroel Rahman, bahkan merespons bunyi cuitan tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, Pandu diberikan surat peringatan III karena dianggap mempermalukan perusahaan.

Cerita Pandu ini membuktikan jika media sosial ternyata punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang bisa memberikan respons berupa komentar atau apapun seenaknya tanpa ada batas ruang.

Tren pengguna media sosial di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan internet. Pengguna aktif dunia maya itu didominasi oleh anak muda.

NET

Sadar akan bahayanya media sosial, pemerintah kemudian membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sayangnya, UU tersebut dianggap belum maksimal.

Pemerintahan Joko Widodo kemudian merevisi UU tersebut. 22 Desember 2015, Kementerian Komunikasi dan Infomatika mengajukan draf revisi UU ITE ke Komisi I DPR RI untuk dibahas melalui rapat paripurna.

Hampir setahun kemudian, tepatnya pada 28 November 2016 revisi UU ITE benar-benar sah berlaku. Dari tujuh poin UU ITE yang revisi, setidaknya ada lima yang sangat penting dan rawan bersingungan dengan pengguna media sosial.

Sayangnya, tudingan miring terkait UU itu bertebaran. Pasal pencemaran nama baik masih dianggap sebagai pasal karet yang rawan disalahgunakan. Belum lagi UU ini berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Misalnya ruang gerak youtubers mau tidak mau akan terimbas.

“Kalau dibilang membatasi, memang membatasi,” ujar Margiyono Darsa Sumarja, pengamat cyber, saat ditemui pada 28 November 2016.

Master hukum cyber itu menambahkan, jika pengguna media sosial ingin terhindar dari jeratan UU ITE maka harus bijak dan berfikir sebelum memposting. “Yang tidak boleh di dunia nyata ya tidak usah dilakukan di dunia maya. Think before posting,” imbuh pria yang kini menjabat sebagai Komisaris PT Telkom itu.

UU ITE sejatinya mempunyai tujuan baik, yaitu agar masyarakat mendapatkan rasa aman dalam memanfaatkan teknologi internet. Tetapi kenyataannya UU ini justru banyak memakan korban.

Prita Mulyasari, Florence Sihombing, Benny Handoko, dan Ira Simatupang adalah empat orang yang menjadi korban dari penerapan UU ITE. Mereka sebuah dijerat dengan pasal pencemaran nama baik.

Organisasi nirlaba SAFENET mencatat sepanjang periode 28 Agustus 2008 hingga 23 Agustus 2016, sebanyak 200 laporan ke aparat terkait ujaran kebencian di medsos. Dari angka itu, 28 diantaranya divonis bersalah.

NET

Menanggapi berbagai komentar miring, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berdalih jika UU ITE yang telah disahkan justru lebih adil dibandingkan sebelumnya.

“Ada beberapa perbaikan yang bersifat lebih baik. Kalau secara substansi masih seperti yang lama. Tetapi tadinya delik umum, sekarang delik aduan. Jadi lebih fair kepada siapapun," kata Rudi.

Sementara itu, Polri sebagai institusi pertama yang akan bersentuhan dengan UU ini memberikan warning kepada masyarakat agar berhati-hati.

“Mereka yang melakukan mengunggah konten-konten negatif tanpa disadari atau disadari bisa dipersangka dengan UU ini,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Di luar dari catatan gelap penerapan UU ITE, tensi politik memang sedang tinggi. Terutama terkait Pilkada DKI. Dunia maya disibukkan dengan saling hujat. Tersangka Ahok dan Buni Yani adalah contohnya.

INDRIA LITA|NOOR IZA|HAPPY HUTAURUK

5

shares
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments