hero

EDITOR : OCTOBRYAN

5 Desember 2016, 22:35 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertemuan kemudian digelar untuk membahas penerapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan elektronik untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi.

"Intinya, Polri nanti tidak perlu repot bawa dokumen tebal ke KPK atau Kejaksaan Agung untuk menyidik kasus korupsi," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kapolri Jenderal  

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris ini melanjutkan, lembaga adhoc ini punya peran penuh dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, segala bentuk kejahatan korupsi harus dilaporkan ke KPK.

"Maka peran KPK kan sebagai supervisor. Dan undang-undang mewajibkan polri dan kejaksaan yang menangani kasus korupsi lapor kepada KPK," tambahnya.

Ketua KPK Agus Raharjo. (NET)

Setuju dengan usulan itu, Ketua KPK Agus Raharjo menyebut penanganan kasus korupsi nantinya bisa langsung dimonitor oleh tiga lembaga penegak hukum. "Dalam waktu dekat kami akan tandatangani surat keputusa bersama antara Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung," ujarnya.

Agus mengharap, penerapan E-SPDP nantinya bisa menjadi solusi soal kurangnya penyidik di lembaga yang dipimpinnya. Ia mengaku, KPK membutuhkan setidaknya 400 penyidik untuk penanganan kasus korupsi.

BACA JUGA:
KPK Akan Audit Dana Parpol
KPK Kecewa Korupsi Sasar Perguruan Tinggi
OTT KPK Dikritik Lantaran Hanya Pada Kasus Kecil
KPK-Mahkamah Agung Sepakat Hukum Korporasi Korupsi

"KPK butuh tenaga banyak, sebagian besar kita akan minta dari polri. Kita rekrut mudah-mudahan bisa menjadi penyidik disini", pungkasnya.

Penanganan kasus korupsi menjadi perhatian khusus oleh aparat penegak hukum. Indonesia Corruption Watch mencatat pada semester I 2016, Kejaksaan Agubg paling banyak menangani kasus korupsi yakni 133 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 473 miliar dan nilai suap sebesar Rp 14 juta. Sedangkan Polri menangani 59 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 252,2 miliar. Sementara itu, KPK menangani 18 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 164 miliar dan nilai suap sebesar Rp 28 miliar; SGD 1,6 juta; USD 72 ribu.

ANJANA DEMIRA | ADAM SURYANEGARA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments