hero
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan beberapa isu dalam sebulan terakhir yang menyudutkannya (NET/Chelzea)

EDITOR : REZA ADITYA

2 November 2016, 16:00 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mencurahkan isi hatinya terkait banyak isu sensitif yang menyudutkannya sejak sebulan terakhir. Isu-isu tersebut antara lain masalah hilangnya dokumen tim pencari fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir, jumlah kekayaannya yang mencapai Rp 9 triliun dan pemberian rumah mewah untuknya di kawasan Mega Kuningan.

"Saya ingin menyampaikan beberapa isu yang sebulan terakhir diterpakan kepada saya: SBY," kata Yudhoyono, di kediamannya di Puri Cikeas, Rabu, 2 November 2016.

Untuk isu soal TPF Munir, Yudhoyono mengeluhkan masih adanya pihak yang menyalahkannya terkait hilangnya dokumen tersebut. "Masih ada yang mengejar, mencari-cari dan terus menimpakan kesalahan kepada saya pribadi," kata dia. "Bahkan katanya SBY harus diperiksa oleh Jaksa Agung."

Yudhoyono mengaku banyak pihak yang menudingnya sebagai dalang pembunuhan Munir. Padahal, kata dia, di era kepemimpinannya kasus kematian Munir terus diusut sampai kepada pelaku utamanya. "Begini mudahnya, ini nggak salah, kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan munir?"

 

Dia meminta masyarakat menggunakan akal sehat dan tidak menudingnya sebagai otak di balik pembunuhan Munir. "Nggak terbalik dunia jika SBY terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir? Come on, ayo gunakan akal sehat."

Untuk kasus Munir, Yudhoyono kini menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Karena menurut dia, yang berhak mengusut secara tuntas kasus kematian Munir adalah pemerintahan saat ini. "Jangan masih terus digoreng."

Lebih lanjut Presiden ke-6 Republik Indonesia itu geram terhadap pemberitaan sebuah media televisi. Dalam pemberitaan itu disebut harta kekayaannya mencapai Rp 9 triliun. "Naudzubillah, kalau itu benar, harusnya saya masuk dalam 150 orang kaya versi majalah Globe Asia."

Yudhoyono bahkan mengatakan jika saat ini masih menjabat sebagai presiden, stasiun televisi yang memberitakan tentang harta kekayaannya akan ditindak secara hukum. "Kalau saya yang berkuasa barang kali yang menyebarkan fitnah itu sudah terbirit-birit. Dalam tiga hari Bareskrim sudah menemukan siapa menyebarkan berita dan ditindak."

Terakhir, Yudhoyono curhat soal pemberian rumah dari negara di wilayah Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut dia, pemberian rumah itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa mantan presiden dan wakil presiden berhak mendapatkan rumah yang layak.

Adapun maksimal luas rumah pemberian dari negara tidak boleh lebih dari 1.500 meter persegi. "Lagi-lagi sebuah televisi memberitakan rumah itu lebih dari 5.000 meter persegi. Padahal,yang diberikan negara kepada saya jumlahnya kurang dari 1.500 meter persegi."

CHELZEA VERHOEVEN 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments