hero
Pelajar melaksanakan kegiatan Pramuka (NET)

EDITOR : OCTOBRYAN

21 Oktober 2016, 00:25 WIB

BANDUNG, INDONESIA

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberikan sanksi tegas kepada sekolah-sekolah yang terbukti melakukan mal administrasi dan pungutan liar. Pemberian sanksi tersebut dilakukan berdasarkan bukti temuan dan hasil penyelidikan yang dilakukan Inspektorat Pendidikan Kota Bandung dan Ombudsman RI selama tiga bulan terakhir.

Emil, Sapaan Ridwan Kamil, mengatakan dari temuan itu pihaknya mengambil kebijakan untuk melakukan pemecatan terhadap sembilan kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebelumnya memimpin di SD Negeri Sabang, SD Negeri Banjarsari, SD Negeri Cijagra 1 dan 2, SMP Negeri 2, SMP Negeri 5, SMP Negeri 13, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 44. 

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (NET)

Emil menjelaskan modus pungli yang dilakukan oleh para kepala sekolah yang dipecat, dilakukan saat pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 yang dilakukan bulan Juni lalu.

"Kami temukan bukti adanya pungli. Hal ini bisa dibuktikan secara hukum. Semoga yang saya lakukan bisa memperbaiki pelayanan pendidikan di Bandung," ujarnya di Bandung, Kamis, 20 Oktober 2016.

BACA JUGA: 
Surat Edaran Menpan: Pelaku Pungli Diumumkan ke Publik
Terlibat Pungli, Polisi Tindak 101 Anggotanya Sendiri
Operasi Tangkap Tangan Kemenhub Terkait Ijin Kapal
Polisi Peras Tersangka Penganiayaan Rp 1 Miliar

Sebenarnya, menurut Emil, ada 19 kepala sekolah yang melakukan pelanggaran. Namun, hanya 9 kepala sekolah yang kedapatan melakukan pelanggaran berat hingga harus diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, terhitung mulai hari ini. Ridwal Kamil menduga masih banyak praktik-praktik pungli dan maladministrasi di sekolah-sekolah yang belum terungkap. "Ini baru ronde pertama dan akan dilakukan di sekolah lainnya," tambahnya.

Pihaknya juga menskorsing 5 kepala Sekolah Dasar Negeri dari jabatannya selama tiga bulan. Mereka adalah Kepala Sekolah SD Negeri Soka, SD Negeri Bina harapan 1 dan 2, SD Negeri Centeh, SD Negeri Halimun dan SD Negeri Nilem. Kelimanya juga diberi sanksi berupa penundaan kenaikan jabatan.

Kemudian, ada pula lima kepala sekolah SMA Negeri di Bandung yang juga terbukti melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan. Kasus mereka dilemparkan Ridwal Kamil ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lima sekolah tersebut adalah, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9. "Kewenangan ada di Gubernur, apakah diberhentikan langsung atau diserahkan kepada Pemerintah Kota," pungkasnya.

IQWAN SABBA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments