hero
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan arahan kepada pegawai Kemenhub (Puskom Kemenhub)

EDITOR : OCTOBRYAN

16 Oktober 2016, 17:40 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat struktural dilingkungannya. Pembenahan ini dilakukan Budi Karya demi mewujudkan reformasi birokrasi di instansinya. Cara ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan program pemerintahan bersih.

"Jumat kemarin, saya melakukan perombakan di jajaran birokrasi Kementerian Perhubungan. Sebanyak 163 pejabat eselon II dan eselon III dimutasi dan dirotasi dengan berbagai alasan dan pertimbangan, " ujarnya dalam keterangan pers yang diterima NETZ, Minggu, 16 Oktober 2016.

Menteri Budi Karya Sumadi tinjau pembangunan infrastruktur halte integrasi di Sumatera Selatan(Puskom Kemenhub)

Pembenahan ini, lanjut Budi, dilakukan ditengah besarnya sorotan masyarakat terhadap kementerian ini terlebih setelah adanya peristiwa tangkap tangan pungutan liar sejumlah pegawai Kemenhub beberapa waktu lalu.

"Saya harap ini jadi momentum baik dalam jajaran Kemenhub untuk mawas diri dan menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab," tegasnya.

Salah satu ruangan di lantai 6 kantor Kemenhub disegel Polisi (NET)

Meski demikian, Budi mengaku, saat ini instansi yang dipimpinnya masih mempunyai sejumlah pekerjaan rumah. Budaya korupsi dan mentalitas pegawai yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri harus dibenahi. Budi pun memimpikan pelayanan publik di Kemenhub harus bersih dari berbagai praktek penyimpangan.

"Dalam hal ini, kita akui masih sangat lemah. Dimana terbukti adanya praktik pungutan liar pada sektor pelayan publik yang berujung pada penegakan hukum oleh kepolisian", tambahnya.

BACA JUGA:
Ini Modus Tiga Tersangka Pungli di Kemenhub
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Pungli Kemenhub
Presiden Perintahkan Pecat Pegawai Pungli Kemenhub
Operasi Tangkap Tangan Kemenhub Terkait Ijin Kapal

Selain itu, Budi juga membentuk tim untuk mengawasi kinerja sejumlah pegawainya terkait kasus pungutan liar yang ada di instansinya. Budi Karya menyebutkan tim ini dinamakan Tim Pemberantasan Pungli. Tim ini dibentuk sebagai tindak lanjut perintah Presiden RI Joko Widodo saat penggerebekan di Kemenhub beberapa hari lalu.

‎"Sejumlah figur terpilih dari internal Kemenhub, juga dari eksternal seperti ICW dan YLKI akan kita libatkan," katanya.

Sebelumnya, Penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menetapkan tiga dari enam orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan pungutan liar perizinan dokumen kapal sebagai tersangka.

Total barang bukti uang tunai yang disita penyidik dari kedua lokasi itu adalah Rp 95 juta. Masih ditambah uang dalam sejumlah rekening BCA, Bank Mandiri, dan BNI total lebih dari Rp 1 miliar.

Ketiganya dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 dan atau pasal 12 huruf a dan b, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda dua miliar rupiah.

TIM LIPUTAN NET

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments