hero

EDITOR : OCTOBRYAN

27 September 2016, 23:55 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan tahun 2011-2012 dengan meminta keterangan mantan Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irman, Selasa, 27 September 2016.

Ini bukan pertama kalinya Irman harus berhadapan dengan penyidik KPK. Pada Senin 19 September lalu, dia juga diperiksa pada kasus yang sama.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Irman mengaku hanya diminta konfirmasi perihal pengadaan proyek tersebut, termasuk menyampaikan penerbitan Surat Keputusan terhadap beberapa tim saat penggarapan proyek e-KTP.

"Saya hanya memberikan keterangan dalam pembuatan SK proyek tersebut," ujarnya usai menjalani pemeriksaan.

Irman mengaku tidak ada arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu yang dijabat oleh Gamawan Fauzi.

"Kalau arahan Mendagri tidak ada," tambah Irman.

Baca Juga:
Ombudsman Temukan Carut Marut Masalah E-KTP Di Tanggerang
KPK: Kasus BLBI dan Century Jalan Terus
Nazaruddin Minta Harta Pribadinya yang Bukan Hasil Korupsi Dikembalikan
Gara-gara 'Typo' Dua Kementerian Ini Geger

Nama Gamawan Fauzi kemudian disebut-sebut dalam proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara Rp 2 triliun tersebut. Muhammad Nazarudin yang turut diminta keterangannya oleh KPK mengatakan, yang paling bertanggung jawab atas proyek itu adalah Menteri Dalam Negeri.

"Sekarang yang pasti, kasusnya sudah ditanganin sama KPK. Kita harus percaya, yang pasti mendagrinya harus tersangka," ucap Nazarudin.

Nazaruddin merupakan orang pertama yang mengungkapkan perkara ini pada KPK ketika menjadi Whistle Blower perkara korupsi penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan pencucian uang.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Sugiharto yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen sebagai tersangka pada 22 April 2014. Hingga kini, KPK masih belum menyelesaikan berkas pemeriksaan Sugiharto maupun menetapkan tersangka lain dalam kasus tersebut. Sugiharto juga belum ditahan karena sakit.

Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

CINDY MELODY | REBECCA TUMBEL

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments