hero
Ilustrasi reklamasi

EDITOR : OCTOBRYAN

16 September 2016, 20:00 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Kabinet Presiden Joko Widodo terbelah akibat reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Antar menteri beda pendapat. Ada yang mendukung reklamasi dilanjutkan dan ada menteri yang enggan. 

Persilangan itu terlihat saat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan ke publik bahwa Pemerintah akan melanjutkan reklamasi. Namun, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan lain. Politisi Partai Nasdem ini menilai sejumlah persyaratan analisa dampak lingkungan hingga saat ini belum dipenuhi pengembang.

"Ada satu bagian yang belum diubah. Tapi, satu bagian itu banyak sekali unsur-unsurnya," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat, 16 September 2016.

Pembangunan reklamasi pulau G. (NET)

Menurutnya, satu bagian itu adalah perubahan dokumen analisa dampak lingkungan. Perubahan dokumen itu diperlukan untuk mengubah izin lingkungan yang tadinya lautan menjadi daratan.

"Jadi apa saja yang harus dirubah? ada yang menjadi muatan perubahan dokumen adalah menjelaskan bagaimana soal teknik terkait dengan pipa PLTU gas dan lain-lain sesuai koordinasinya," tambahnya.

Dirinya menambahkan pengembang yang mengerjakan proyek reklamasi harus menjelaskan seluruh kajian tersebut dan mengintegrasikan perencanaan reklamasi dengan sistem sosial terutama dampak bagi nelayan.

"Hal-hal itu yang harus dipersiapkan dalam bentuk perubahan dokumen lingkungan," katanya. 

Siti juga menilai, rencana pembangunan itu harus diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Reklamasi ini tidak hanya berdampak bagi Jakarta tapi juga propinsi disekelilingnya.

"Kalau belum jadi, bagaimana jaminan pengembang memitigasi dampaknya? Dokumen integrasi pembangunan juga ada dari Bappenas," tegas Siti.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Maritim mengklaim Pemerintah pusat satu suara untuk melanjutkan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

Keputusan ini diambil usai rapat bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Kementerian ESDM, Selasa lalu.

INDRA RAHARJA | YUSUF REZA

Baca Juga:
Reklamasi Membuat Air Sungai Jakarta Sulit Mengalir
Walhi: Luhut Hanya Akomodir Kepentingan Pengembang
Ahok dan Luhut Bertemu, Proyek Reklamasi Pulau G Melaju
Alasan Menteri Luhut Tetap Lanjutkan Proyek Reklamasi

 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments