hero

EDITOR : AULIA RAHMAT

7 September 2016, 17:14 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada kasus kebakaran hutan yang melibatkan korporasi.

"Saya sudah perintahkan seluruh jajaran Polda, Polres apalagi Polsek yang sedang menangani kasus kebakaran hutan oleh korporasi tidak boleh mengeluarkan SP3,"ujar Tito di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu 7 September 2016.

Menurut Tito SP3 hanya boleh diterbitkan setelah penyidik di daerah melakukan gelar perkara di Mabes Polri. Penyidik harus bisa menjelaskan kepada Badan Reserse Kriminal, Divisi Profesi dan Pengamanan serta Inspektorat Pengawasan Umum Polri mengapa pengusutan suatu kasus kebakaran perlu dihentikan. Kapolri juga mengusulkan adanya tim dari Kementrian LHK untuk terlibat dalam proses gelar perkara.

Langkah ini ditempuh setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk meninjau ulang pemberian SP3 kepada 15 perusahaan yang sempat menjadi tersangka pembakaran hutan dan lahan. 

Kebijakan ini diterapkan untuk kejadian yang akan datang. Kapolri juga mempersilakan pihak-pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait bebasnya 15 perusahaan tersebut dari tuntutan hukum.

Sebelumnya kebakaran hutan dan lahan terjadi di Provinsi Riau sejak tahun 2015. Kepolisian bergerak dan menetapkan 15 perusahaan sebagai tersangka pembakaran. Tak satupun dari perusahaan tersebut naik ke persidangan. Polisi mengaku tidak menemukan bukti yang cukup untuk menjerat. Alhasil Polda Riau mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyelidikan.

DELVIANA AZARI | JAFRIYAL ABA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments