hero
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama\NET. Tim Liputan

EDITOR : REZA ADITYA

1 September 2016, 15:20 WIB

INDONESIA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok tak mempersoalkan usulan kenaikan gaji untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Asalkan, kata dia, setiap anggota parlemen daerah itu tak lagi melakukan tindak pidana korupsi.

"Saya nggak masalah mereka mau naik gaji," kata Ahok, di kantornya, Kamis, 1 September 2016. "Saya bilang yang penting ada pembuktian harta terbalik pejabat."

Ahok ingin kenaikan gaji anggota dewan diiringi dengan penurunan tingkat korupsi yang sudah mengakar di parlemen. "Jangan gaji sudah naik, masih main-main. Kalau gaji profesional mau naik boleh. Ada pembuktian terbalik dan transaksi non-tunai. Daftarin hartanya. Jangan gaji kecil naik Alphard." 

Usulan kenaikan gaji anggota dewa datang dari Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Ketua Asdaki, Lukman Said, meminta kenaikan gaji itu langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lukman beralasan kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan untuk meminimalisir korupsi. Lukman mengatakan sudah hampir 13 tahun, gaji dan tunjangan wakil rakyat di daerah tidak pernah naik. Masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Anggota DPRD. 

Tidak disesuaikan dengan inflasi. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tuntutan, banyak anggota dewan daerah terjerat pidana korupsi.

Menanggapi itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sudah meneken peraturan baru tentang pengupahan untuk anggota dewan di daerah. Namun, lantaran sedang mengalami krisi, peraturan itu tidak bisa diterapkan sekarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang tahun 2010 sampai dengan Maret 2016, ada sebanyak 42 anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian kasusnya korupsi anggaran.

Data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sepanjang tahun 2004-2013, ada hampir dari 3000 anggota dewan di daerah kecemplung kasus rasuah. Rinciannya, DPRD kabupaten/kota tercatat sebanyak 431 orang.DPRD Provinsi 2.545. 

ANNISA VIKASARI | REZA ADITYA 

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments