hero
Wakil Presiden Jusuf Kalla (NET)

EDITOR : OCTOBRYAN

31 Agustus 2016, 23:00 WIB

JAKARTA, INDONESIA

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan keputusan judicial review Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab, menurutnya, mengajukan uji materi adalah hak siapapun.

"Judicial review itu hak masyarakat. Boleh saja, nanti MK yang memutuskannya," ujarnya di Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2016.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengatakan program tax amnesty pada prinsipnya ditujukan kepada pengusaha besar atau warga negara Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri. “Sosialisasi yang tentu harus lebih jelas,” ungkap Kalla.

Kalla menilai, para pengusaha seharusnya dapat memanfaatkan semaksimal mungkin program tax amnesty.

Sebab, melalui program ini, pemerintah memberikan ampunan kepada para pengusaha yang masih memiliki utang pajak kepada negara. “Jadi ini pengampunan dosa ini. Tentu, kalau tidak dipakai ya silakan, tapi akibatnya belakangan,” ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah berharap banyak masyarakat yang mengikuti program tersebut sehingga membantu mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara.

Lebih lanjut, Kalla memastikan bahwa pemerintah sudah mempunyai rencana cadangan jika pemasukan dari program pengampunan pajak tidak sesuai target. Rencana cadangan tersebut adalah pemotongan anggaran.

"Pemerintah sudah punya plan B, yaitu pemotongan anggaran antara lainnya," tambahnya.

Realisasi tax amnesty selama beberapa waktu terakhir terus mendapat sorotan. Seperti diketahui, uji materi UU Pengampunan Pajak ke MK diajukan Yayasan Satu Keadilan. Langkah tersebut juga akan diikuti oleh PP Muhammadiyah.

"Undang-undang Pengampunan Pajak ini kami nilai belum memenuhi unsur keadilan dan tidak tepat sasaran. Dari itu, kami putuskan untuk ajukan judicial review," ujar ketua umum PP Muhammadiyah Danhil Anzar Simanjuntak.

Hingga kini, realisasi uang tebus pajak baru mencapai Rp 3,03 triliun atau 1,8 persen dari target pemerintah yang sebesar Rp 165 triliun. Angka itu berasal dari nilai harta tambahan sebesar Rp 144,63 triliun dari 21.392 wajib pajak.

ENDA TARIGAN | SYARIFAH RAHMA

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments