hero
Mantan anggota komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti di Pengadilan Tipokor, Senin, 29 Agustus 2016. (NET/Adi)

EDITOR : OCTOBRYAN

29 Agustus 2016, 22:35 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Mantan anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti dituntut enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Damayanti dinilai terbukti menerima suap dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir terkait proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Menuntut supaya Majelis Hakim menyatakan terdakwa Damayanti Wisnu Putranti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

Damayanti didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai Damayanti mengakui dan menyesali perbuatannya, sebagai justice collabolator terdakwa sudah memberikan keterangan dan bukti yang signifikan sehingga membantu penyidik mengungkap pelaku lain, telah mengembalikan uang suap kepada penyidik dan berlaku sopan.

Anggota fraksi PDI Perjuangan ini sontak menangis setelah mendengarkan tuntutan dari JPU. Usai persidangan, Damayanti langsung memeluk anak perempuannya yang sudah menunggu selama sidang berlangsung. 

Dia berharap majelis hakim bisa mempertimbangkan pengajuan sebagai justice collaborator yang telah disetujui pimpinan KPK. 

"Saya terima tuntutan jaksa. Apa yang saya lakukan sudah dihargai jaksa, KPK, dan penyidik," ucap Damayanti. 

Kuasa hukum Damayanti, Wirawan Adnan mengapresiasi Jaksa KPK yang mempertimbangkan pengajuan justice collaborator untuk meringankan tuntutan bagi Damayanti. Namun dia tetap akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada sidang selanjutnya. 

"Kami akan mengajukan pembelaan karena banyak pernyataan dari JPU yang ingin kami tanggapi," tuturnya.

Damayanti didakwa menerima suap sebesar Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir untuk proyek pelebaran Jalan Thero-Laimu dan kegiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Propinsi Maluku senilai Rp41 miliar.

Kedua proyek tersebut diusulkan menggunakan program aspirasi anggota Komisi V DPR, dan diharapkan dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun anggaran 2016.

Usulan proyek tersebut diinisiasi oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Amran menjanjikan kepada Damayanti, bahwa setiap anggota DPR akan mendapat fee atau komisi sebesar 6 persen dari setiap program aspirasi.

KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap kasus tersebut Tiga di antaranya mantan anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro. Tersangka lainnya, Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, Abdul Khoir serta dua rekan Damayanti, Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini.

ADI SURYO

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments