hero
Sejumlah pengemudi taksi jaringan online melakukan aksi unjuk rasa\NET. Tim Liputan

EDITOR : REZA ADITYA

24 Agustus 2016, 06:00 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali mengajak pengelola dan pengemudi jaringan taksi online untuk mencari solusi dari penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Dia mengklaim tidak ingin peraturan itu memberatkan pengemudi lantaran persyaratan yang dianggap terlalu berat.

"Saya itu sayang banget sama taksi online, karena itu memang menyelesaikan masalah masyarakat, dan menjadi lapangan kerja baru, saya sayang banget," kata Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 23 Agustus 2016. "Saya akan mencarikan jalan yang terbaik untuk itu."

Sejumlah pengemudi taksi online menuntut pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan\NET. Tim Liputan

 

Pernyataan Budi ini merespons ratusan pengemudi jaringan taksi online yang melakukan demo di depan kantor Kementerian Perhubungan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Istana Merdeka pada Senin, 22 Agustus 2016 kemarin. Para pengemudi itu keberatan dengan Permenhub yang baru diteken pada Maret 2016. 

Mereka meminta Permenhub itu dicabut. Musababnya, aturan tentang kendaraan bersistem aplikasi atau online dinilai tidak masuk akal. Misalnya, dalam Pasal 23 Permenhub itu yang mengharuskan tercantumnya nama perusahaan jaringan taksi online dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Mayoritas pengemudi protes lantaran dalam bisnis taksi berbasis aplikasi kendaraan milik pribadi atau pun rental. Bukan milik perusahaan aplikasi.

Aksi unjuk rasa pengemudi taksi online di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat\NET. Tim Liputan

 

Aturan lain yang juga sama dalam Pasal 23 itu adalah kendaraan harus ditempatkan di pool. Kemudian masih dalam pasal yang sama, kendaraan harus melewati pengujian kendaraan bermotor (KIR). Padahal, kendaraaan yang digunakan taksi berbasis aplikasi milik pribadi yang kelayakannya sudah terjamin.

Menanggapi keluhan itu, Menteri Budi mengatakan dari data lembaganya, sudah ada sekitar 2.500 kendaraan berbasis taksi online yang melalui tahap uji KIR. Naik signifikan dari sebelumnya yang baru hanya 500 kendaraan taksi online plat hitam yang bersedia melewati uji KIR sejak peraturan itu kali pertama disahkan.

Namun Budi sadar masih ada kajian yang harus diperbaiki dan mendapat sosialisasi besar-besaran dari peraturan itu. Misalnya, soal STNK atas nama perusahaan taksi online. "Kan yang ini satu tahun untuk penerapan STNK." Untuk itu, dia mengajak pengemudi dan pengelola taksi online bersama mencari jalan keluar dari aturan yang sudah kadung diteken.

INDRA RAHARJA

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments