hero

EDITOR : TITO SIANIPAR

20 Agustus 2016, 00:00 WIB

INDONESIA

Gloria Natapradja Hamel mencuri perhatian ketika upacara penurunan bendera pusaka RI di Istana Merdeka, Rabu 17 Agustus 2016. Nama, kisah, dan wajah Gloria mengisi ruang publik dan pemberitaan sejak tiga hari belakangan.

Pasalnya Gloria adalah ironi. Gadis berusia 16 tahun itu harus menanggung beban akibat 'ketidakberesan birokrasi dan administrasi' kewarganegaraannya. Cita-citanya untuk menjadi tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (paskibraka) sempat dikuburnya.

Meski akhirnya tetap masuk dalam tim Paskibraka untuk upacara penurunan bendera yakni tim Gordon, Gloria mengundang simpati publik karena pernah 'diusir' dari tim. 

Tim Gordon di Istana.

Adalah Kepala Staf Garnisun Tetap I Jakarta Brigadir Jenderal Yoshua Pangdip Sembiring yang membuat Gloria membenam mimpinya tampil di Istana Merdeka pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71.

"Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 jelas dikatakan kehilangan warga negara seseorang itu bila dia mempunyai paspor (asing)," kata Yoshua, di Istana Negara, 15 Agustus 2016 lalu.

Sejak itu, Gloria dipisahkan dari tim Paskibraka. Ia tak ikut dikukuhkan sebagai tim. Keluarga, teman, dan gurunya meradang. "Dia sendirian di asrama, sementara teman-temannya ke hotel untuk pengukuhan. Itu sakit banget," kata Rita, guru Gloria di SMA Islam Dian Didaktika Cinere, Depok, Jawa Barat.

Benarkah apa yang dikatakan Yoshua? Mari kita bedah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 4 poin (d) menyebutkan Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia. Bahkan ayat selanjutnya mengatur jika sang ayah tak punya warga negara, si anak tetap WNI.

Brigjen Yoshua Sembiring.

Berikutnya di Pasal 6 diterangkan, seperti kasus Gloria ini, si anak baru harus memilih salah satu kewarganegaraan setelah menikah atau berusia 18 tahun. Artinya hingga kini Gloria masih layak dikategorikan sebagai WNI.

Brigadir Jenderal Yoshua Pangdip Sembiring berdalih Gloria bukan lagi WNI karena pernah dan memiliki paspor Prancis yang masih berlaku. Yoshua memegang klausul kehilangan kewarganegaraan bila punya paspor asing di Pasal 23 poin (h). "Kami harus taat undang-undang," kata dia.

Apa yang dikutip Yoshua benar dan berlaku untuk kasus mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar. Pasalnya Tahar memiliki paspor Amerika yang diperolehnya pada 2012. Karena kasus itu, Presiden Joko Widodo kemudian mencopot Arcandra.

Namun Gloria bukan Arcandra. Di bagian penjelasan UU Kewarganegaraan disebutkan bahwa, "Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang ini adalah pengecualian."

Artinya meski Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal, hal itu bisa dikecualikan bagi anak-anak yang lahir dari pasangan beda negara seperti Gloria. Kelak ketika berumur 18 tahun, baru Gloria harus memilih menjadi warga Prancis atau Indonesia.

Hingga umur 18 tahun, sejatinya Gloria berhak disebut sebagai warga Indonesia sekaligus sebagai warga Prancis. Karena Gloria masih anak itulah yang membedakannya dengan Arcandra.

Selain itu, apa yang dialami Gloria jauh berbeda dengan Arcandra. Gloria mendapatkan kewarganegaraan gandanya karena ayahnya yang berkebangsaan Prancis. Sementara Arcandra karena keinginannya sendiri untuk menjadi warga Amerika.

Terlepas dari perdebatan materi undang-undang itu, kisah Gloria akhirnya berbuah manis. Simpati publik yang terus mengalir membuat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menganulir pembatalan keanggotaan Gloria di tim Paskibraka.

Gloria pun tak kuasa membendung kebahagiaannya. Jiwa polosnya bersinar tatkala ia bertugas di upacara penurunan bendera 17 Agustus 2016. Senyumnya mengembang sepanjang badannya lurus dalam barisan tim Gordon --tim yang menyambut Presiden bak pagar ayu.

Ia menjalankan tugasnya dengan baik. "Senang banget. Aku tadinya sudah ikhklas. Tapi akhirnya diberi kesempatan sama Pak Jokowi dan Pak JK (Jusuf Kalla). Senang banget deh," ujar gadis kelahiran 1 Januari 2000 itu, dengan senyumnya.

Akibat stori Gloria, wacana tentang dwikewarganegaraan kembali mencuat. Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan nantinya diharapkan akan mengakui kewarganegaraan ganda. "Itu tergantung DPR. Memang tren dunia seperti itu," kata Jusuf Kalla.

Namun Kalla belum bisa memastikan apakah Indonesia akan benar-benar mengakui kewarganegaraan ganda dalam RUU yang akan direvisi. "Memang lagi didiskusikan soal dwikewarganegaraan," kata Kalla. 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, permintaan agar Indonesia mengakui kewarganegaraan ganda itu berasal dari keturunan Indonesia di luar negeri. "Waktu itu saya masih pimpinan dewan, saya sudah tahu tentang permintaan ini," kata Pramono.

REYSKA RAMDHANY | DILLA HANTIKA | ANJANA DEMIRA | PRIHARDANI PURBA

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments