hero

EDITOR : AULIA RAHMAT

16 Agustus 2016, 10:11 WIB

DKI JAKARTA, INDONESIA

Anggota Komisi I DPR RI, Martin Hutabarat menganggap pemerintah kecolongan atas pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

Martin mempertanyakan proses seleksi yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersama para pembantunya.

"Informasi yang akurat tidak diperoleh pada saat memilih dan menentukan seseorang menjadi menteri," ujar Martin.

Menurut anggota komisi yang membawahi urusan luar negeri ini. Pemerintah perlu hari-hati dalam menentukan sosok yang akan menduduki posisi penting di Republik Indonesia. 

"Ini soal kedaulatan bangsa. Menteri itu harus WNI, prinsip itu tidak bisa ditawar-tawar lagi," tambahnya.

Atas polemik dwi kewarganegaraan yang dialami Arcandra, Komisi I akan mengkaji Rancangan Undang-undang yang mengatur tentang warga negara Indonesia.

Presiden Joko Widodo memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Senin 15 Agustus 2016. Arcandra dianggap memiliki dua kewarganegaraan saat dilantik sebagai menteri. 

Undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengakui adanya sistem dua kewarganegaraan. Seserorang yang telah memiliki kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri secara otomatis kehilangan status WNI-nya.

CHELZEA VERHOEVEN | AULIA RAHMAT

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments