hero
Arcandra (kedua dari kiri) ketika diumumkan sebagai Menteri ESDM baru oleh Presiden Jokowi, 27 Juli 2016. (setkab)

EDITOR : TITO SIANIPAR

15 Agustus 2016, 17:10 WIB

INDONESIA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ruhut Sitompul menyampaikan alasan di balik ramainya pemberitaan seputar kewarganegaraan Arcandra Tahar, Menteri ESDM. 

"Aku lihat ramai-ramai ini, sorry aja, pasti karena ada yang mau jadi Menteri ESDM atau yang merasa tersingkirkan," kata Ruhut, di kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin, 15 Agustus 2016. "Intinya gitu saja," imbuh dia.

Status kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar masih menjadi polemik besar di publik. Pendapat pertama menyebut Arcandra seharusnya bukan lagi WNI. Sementara pendapat lain bilang, Arcandra masih WNI.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan Arcandra masih merupakan warga Indonesia karena memegang paspor Indonesia yang masih berlaku. Selain itu, "Pencabutan formal belum dilakukan melalui SK Menteri Hukum dan HAM," kata Yasonna, 15 Agustus 2016.

BACA JUGA:
Status Kewarganegaraan Menteri Archandra Bikin Heboh
Kakak Arcandra Tahar: Dia Masih WNI

Menurut Yasonna, pencabutan status kewarganegaraan seseorang harus disahkan melalui keputusan menteri. Untuk kasus Arcandra, kata Yasonna, hal itu belum dilakukan. "Proses pun belum," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Yasonna, Arcandra masih berhak menyandang status kewarganegaraan Indonesia.

Arcandra dilantik sebagai Menteri ESDM pada 27 Juli 2016 lalu menggantikan Sudirman Said. Tak berselang lama, informasi Arcandra pernah pindah sebagai warga Amerika tersebar. Ia diketahui menjalani proses naturalisasi pada Maret 2012.

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai seharusnya status warga Indonesia Arcandra gugur tatkala ia bersumpah setia pada Amerika. Hal itu, kata dia, sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut Yasonna, keberatan itu masuk akal karena memang diatur dalam undang-undang. "Tetapi kehilangan kewarganegaraan itu harus diformalkan melalui keputusan menteri," kata dia. "Dan secara legal formal belum ada proses pencabutan kewarganegaraan melalui SK Menteri Hukum dan HAM kepada Pak Archandra."

Penunjukan Arcandra sebagai menteri, tambah Yasonna, memang karena keahliannya yang dibutuhkan. "Beliau diundang supaya the best mind of Indonesian people dari luar negeri dipakai untuk membantu bangsa dan negara ini," ujar Yasonna.

Beda. Cara dua lembaga negara menulis nama Menteri ESDM.

Bahkan Yasonna menyebut beberapa kasus di bidang pertambangan dan energi yang perlu dibenahi Arcandra. Yakni penyelesaian Blok Masela dan juga kontrak PT Freeport Indonesia.

Ruhut sendiri mendukung keputusan Presiden Jokowi yang mengangkat Arcandra sebagai menteri. Terutama terkait keahlian Arcandra dan memegang tujuh hak paten. "Diakui dunia," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

"Kita punya warga yang sedemikian hebat dan dunia saja mengakui. Dia mau mengabdi, kok kita ngga mau," ujar Ruhut yang berencana tetap akan membela Arcandra jika dipanggil DPR guna menjelaskan status kewarganegaraannya. 

INDRIA LITA | LUKY FITRIANI

1

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments