hero
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar\NET. Tim Liputan

EDITOR : REZA ADITYA

13 Agustus 2016, 16:30 WIB

INDONESIA

Tim Independen atau Tim Pencari Fakta Polri yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komisaris Jenderal, Dwri Priyatno, akan menerjunkan delapan belas anak buahnya ke lembaga pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah. 

Dwi mengatakan akan mengecek langsung kebenaran pertemuan terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar.

"Ke depan ini diagendakan akan berkunjung ke lembaga pemsyarakatan Nusakambangan. Mudah-mudahan Selasa bisa tuntas," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, Sabtu, 13 Agustus 2016.

Pemeriksaaan ke Nusakambangan merupakan rangkaian dari pencarian fakta yang dilakukan tim menelusuri kebenaran curhat Freddy kepada Haris Azhar. Sebelumnya, tim juga sudah sowan ke lembaga pemasyarakatan Salemba. Di sana, tim memeriksa adik Freddy Budiman, Johny Suhendra. Johny kini mendekam di penjara dengan kasus yang sama, narkotika. Tim mengorek keterangan dari Johny untuk mengetahui jaringan dan peredaran narkotika yang dilakukan kakaknya.
 
Boy mengatakan di Nusakambangan, tim akan mencari beberapa saksi. Tujuannya, untuk menemukan kebenaran adanya pertemuan Haris dan Freddy membahas soal pengakuannya itu. Dia juga mengatakan nantinya tim akan memeriksa rekaman closed-circuit television (CCTV) secara menyeluruh. 

Sebelumnya, Haris Azhar menulis testimoni dan kisah tentang Freddy Budiman. Tulisan itu diunggah ke media sosial. Isinya adalah curhatan Freddy kepada Haris yang menyatakan bahwa ada oknum aparat penegak hukum, mulai dari Polri, BNN sampai TNI yang terlibat dalam bisnis haram tersebut. 

Dalam tulisan itu, disebut juga ada oknum aparat tiga institusi itu yang kecipratan duit haram dari Freddy. Tak tanggung-tanggung, fulus yang mengalir dari Freddy ke oknum aparat itu sampai ratusan miliar. Polri, TNI dan BNN tak senang dengan tulisan Haris itu. Mereka kemudian melaporkan Haris ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Dasar hukumnya, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Haris tak gentar. Dia justru meminta tim independen mengungkap prosedur controlled delivery  yang dilakukan BNN dan Bea Cukai. Controlled delivery itu bertujuan untuk mengetahui tujuan penerima barang dari pemeriksaaan yang dilakukan Bea Cukai. Misalnya, seperti yang dilakukan Freddy Budiman pada tahun 2012.

Freddy pada saat itu menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi menggunakan kontainer dan melewati pemeriksaan Bea Cukai. Namun, belum juga kontainer itu sampai di tempat tujuan penerima, petugas BNN menyetop dan menggerebeknya di Jalan Tol Kamal.

"Mustinya itu dibiarkan tuntas  karena tujuan controlled delivery yaitu mengungkap rantai distribusi," kata Haris. "Nah ini kok berhenti di tengah jalan, ini menunjukan bahwa ada yang belum tuntas dari pemeriksaan hukum."

Direktur Kepabaenan Internasional Bea Cukai, Robert Leonard Marbun, mengatakan pihaknya hanya sebatas pemeriksaan di pelabuhan. Menurut dia, yang berwenang melakukan kontrol pengiriman adalah  Badan Narkotika Nasional.

ENDA TARIGAN

0

share
X

Report Comment

You must login to report comment

<% totalComment() %>
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments
No Comment Yet
<% comment.user.name %>
  • reply
  • <% child.user.name %>
    View More Comments
View More Comments